Foto: Ist

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman senilai 600 juta dolar AS atau sekitar Rp 8,5 triliun untuk membantu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai upaya meningkatkan akses listrik dan mendorong energi terbarukan di Indonesia bagian timur.

Pinjaman ini merupakan tahap kedua dari Akses Energi Berkelanjutan di Indonesia Timur-Program Pembangunan Jaringan Listrik untuk meningkatkan akses listrik dan meningkatkan keandalan layanan di sembilan provinsi di Kalimantan, Maluku, dan Papua.

Direktur Bidang Energi Asia Tenggara ADB Toru Kubo dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (24/11/2020), mengatakan pengadaan listrik yang andal sangat penting agar masyarakat dapat mengakses peluang kerja dan layanan pendidikan serta kesehatan, terutama di masa pandemi COVID-19.

"Program ini akan meningkatkan akses listrik yang berkelanjutan, adil, dan andal bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia, termasuk melalui pemanfaatan cahaya matahari dan sumber terbarukan lainnya," kata

Ia mengatakan pinjaman ini juga bermanfaat untuk mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia timur dari pandemi dan berkontribusi bagi pertumbuhan yang adil dan tangguh.

Saat ini, perluasan elektrifikasi di Indonesia timur merupakan bagian penting dari rencana investasi infrastruktur pemerintah, yang berupaya menyediakan listrik di seluruh Indonesia pada 2024.

Pemerintah juga sedang meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi total menjadi 23 persen pada 2025, naik dari 13 persen pada 2016.

Selain itu, pemerintah berharap sebisa mungkin meniadakan penggunaan minyak solar untuk mesin pembangkit listrik yang merupakan tantangan sangat besar bagi kawasan terpencil.

Spesialis Energi ADB Diana Connett mengatakan pinjaman ini dapat membantu pengurangan konsumsi minyak solar serta memberikan manfaat positif bagi lingkungan dan sosial secara signifikan.

"Program ini akan meningkatkan penyaluran listrik PLN yang berasal dari energi terbarukan bagi masyarakat terpencil hingga enam kali lipat, serta mengurangi konsumsi minyak tanah dan kayu dalam ruangan," ujarnya.

Tahap pertama program yang dimulai pada 2017 tercatat berhasil di sembilan provinsi di Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan adanya 1,53 juta pelanggan listrik baru pada akhir 2019, atau lebih tinggi dari target awal 1,37 juta.

Program tahap kedua senilai 600 juta dolar AS ini juga mencakup dua hibah, masing-masing senilai 3 juta dolar AS atau sekitar Rp 42,6 miliar, dari Japan Fund for Poverty Reduction dan Asia Clean Energy Fund.

Pinjaman berbasis hasil kepada PLN, dengan jaminan dari Pemerintah Indonesia, akan menunjang upaya PLN dalam memasang infrastruktur distribusi listrik voltase sedang dan rendah.

Pinjaman yang bertujuan untuk menyediakan listrik pada 1,55 juta pelanggan baru di sembilan provinsi pada 2024 ini juga diharapkan membantu PLN dalam mengelola aset dan menangani limbah dengan aman, serta meningkatkan sistem pengadaan dan pembayaran.

Sementara itu, hibah dari Asia Clean Energy Fund akan membantu pembangkit energi terbarukan untuk menerapkan teknologi modern dalam rancangan dan pemeliharaan sistem.

Sedangkan, hibah dari Japan Fund for Poverty Reduction akan mendukung upaya pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin dan membantu PLN mengadakan kajian longitudinal dampak sosial dan gender.

Pemerintah terus mendorong pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa dengan memperkuat jaringan listrik, apalagi sebagian penduduk di Indonesia timur belum mempunyai akses listrik memadai.

Saat ini, sekitar 56 persen rumah tangga di Papua dan 28 persen rumah tangga di Maluku masih memiliki akses listrik yang terbatas karena belum adanya infrastruktur yang baik [sinarharapan].