Program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah membawa peningkatan signifikan terhadap kualitas data perikanan Indonesia. [Foto: dok. KKP]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah membawa peningkatan signifikan terhadap kualitas data perikanan Indonesia. Data tersebut kini diakui valid oleh Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) dalam sidang The 20th Working Party on Data Collection and Statistics (WPDCS20) yang digelar di Cape Town, Afrika Selatan, 26-30 November 2024.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menjelaskan bahwa sebelumnya sering terjadi perbedaan data tangkapan ikan antara yang dilaporkan Indonesia dan hasil re-estimasi oleh Komite Ilmiah IOTC. Data Indonesia dianggap kurang kredibel, dengan estimasi jumlah yang sering lebih tinggi dari hasil re-estimasi IOTC.

Namun, sejak sidang IOTC 2018 di India, Indonesia telah mengusulkan perubahan metodologi re-estimasi data. 

“Metodologi lama tidak sesuai dengan data lapangan, di mana hasil estimasi IOTC selalu lebih rendah dibandingkan dengan data Indonesia. Hal ini memicu perubahan metodologi yang kemudian difasilitasi oleh IOTC,” ungkap Lotharia dalam keterangannya yang dikutip pada Senin (2/12/2024).

KKP mulai menerapkan e-logbook untuk penangkapan ikan sejak 2019, sehingga data logbook menjadi semakin akurat. Selain itu, keberadaan petugas pemantau di atas kapal (observer on board) turut memperkuat validitas data operasional kapal perikanan. Data ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam penghitungan PNBP Pascaproduksi, bagian dari pelaksanaan PIT.

Dengan dukungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (KAJISKAN), dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, metodologi baru disahkan pada WPDCS20. Data tangkapan tuna Indonesia periode 1950-2022 yang disampaikan dengan metodologi ini kini diakui valid dan digunakan dalam analisis stok tuna serta penetapan kuota oleh IOTC.

Lotharia menekankan bahwa pengakuan ini menunjukkan kehadiran negara dalam menyiapkan data yang menjadi dasar kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. 

“Dengan kebijakan dan manajemen modern, nelayan Indonesia dapat semakin maju dan bersaing secara global sesuai standar internasional,” ujarnya.

Ketua Delegasi Indonesia dalam sidang WPDCS20, Prof. Indra Jaya, menambahkan bahwa partisipasi aktif Indonesia di IOTC membawa manfaat besar. 

“Keikutsertaan ini memberikan akses pada kuota tangkapan yang penting untuk meningkatkan pendapatan negara serta mendukung pengelolaan tuna secara berkelanjutan di Samudera Hindia,” jelasnya.

Sidang WPDCS adalah bagian dari Komite Ilmiah IOTC yang bertugas meninjau kualitas data statistik tuna di Samudera Hindia. Dalam sidang ini, Delegasi Indonesia mempresentasikan laporan berjudul “Review of the Re-Estimation Methodology of Indonesia’s Annual Catch Data in IOTC for the Period 1950-2022”.

Pengakuan data Indonesia oleh IOTC menjadi pencapaian penting dalam upaya Indonesia memimpin pengelolaan perikanan berkelanjutan di kawasan internasional. [*]