Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding

DIALEKSIS.COM | Jakarta - PKB menilai telah terjadi perubahan tujuan dalam acara Reuni 212. Menurut PKB, aksi yang digelar pagi ini itu tak lebih dari kampanye terselubung capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.

"Sebenarnya kegiatan ini adalah kegiatan kampanye, kampanye Pak Prabowo yang menggunakan agama dan simbol-simbol agama sebagai alat," ujar Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding, kepada wartawan, Minggu (2/12/2018).

"Isu yang dikembangkan, ya itu tadi, isu tentang politik praktis, yaitu Prabowo sebagai presiden," imbuhnya.

Bukan tanpa sebab Karding melempar tudingan itu. Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin itu, banyak anggota timses Prabowo-Sandiaga Uno dan Partai Gerindra yang berada di belakang aksi Reuni 212.

"Pertama, orang-orang yang menggerakkan 212 ini rata-rata adalah tim sukses Prabowo-Sandi. Kedua, sumber-sumber logistik, terutama transportasi dan akomodasi, juga dari informasi yang kita peroleh, rata-rata dari kantor-kantor partai atau orang Gerindra yang ada di daerah," tuturnya.

Sehingga, kata Karding, tak aneh jika kemudian ada seruan 2019 ganti presiden hingga untuk memilih capres hasil ijtimak ulama juga bergema di acara itu. Dia mengaku sudah menduga hal itu akan terjadi.

Seperti diketahui, Habib Rizieq Syihab menyerukan agar 2019 ganti presiden dan agar warga memilih capres hasil ijtimak ulama dalam pidato di ajang reuni 212 di Monas. Padahal Bawaslu telah melarang Reuni 212 dipakai untuk kampanye ataupun diisi ujaran kebencian terhadap capres dan cawapres 2019.

"Seperti yang saya duga sejak awal, bahwa acara ini tidak lain dan tidak bukan adalah kampanye yang terselubung yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Memang kita sedih sih bahwa ketulusan dan keseriusan sebagian massa yang hadir niatnya berjuang untuk Islam itu ternyata hanya ditunggangi untuk berkampanye," kata Karding.

Karding pun menyesalkan Reuni 212 itu kemudian ditunggangi kepentingan politik. Padahal tujuan awal acara tersebut untuk kepentingan Islam. Dia pun menyebut banyak tokoh yang pernah ikut aksi pada tahun sebelumnya memilih tak kembali bergabung karena menyadari acara ini tak lagi menjadi gerakan moral dan keagamaan.

"Ini sungguh disesalkan karena agama tidak boleh dijadikan alat politik semacam ini karena dampaknya banyak, dari mendegradasi agama itu sendiri, rawan perpecahan antar-umat," ujarnya.

"Oleh karena itu, semakin nyata bahwa acara ini ditunggangi menjadi acara politik praktis, dimainkan oleh Pak Prabowo dan kawan-kawan. Sungguh sekali lagi, sungguh kita prihatin," imbuh Karding.

Perlu diketahui, pada Kamis (29/11), Bawaslu mengimbau tidak ada unsur kampanye dalam Reuni 212. Bawaslu mengatakan kampanye tidak boleh dilakukan, baik oleh peserta maupun panitia acara.

"Iya, semua peserta reuni 212 nggak boleh berkampanye, baik panitia dan peserta," ujar anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, saat dihubungi, Kamis (29/11/2018).

Bagja mengatakan kampanye dilarang, baik kampanye pilpres maupun caleg. Selain itu, peserta atau panitia Reuni 212 dilarang menghina atau menyampaikan ujaran kebencian.