Illustrasi Mall. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyebut rencana perpanjangan PPKM Darurat hingga akhir Juli membuat para pengusaha pusing tujuh keliling memikirkan cara bertahan.

Ia menyebut perpanjangan akan semakin memberatkan kas perusahaan yang sudah sekarat.

Dia berharap kas pengusaha masih kuat menahan perpanjangan sampai akhir Juli dan tidak melakukan rasionalisasi dalam bentuk PHK pekerja.

"Perpanjangan ini teramat berat dan membuat sekarat arus kasnya, pasti akan pusing tujuh keliling memikirkan agar mampu untuk bertahan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (17/7).

Dia meminta pemerintah memberikan stimulus khusus kepada pelaku usaha UMKM selama PPKM Darurat agar mereka dapat tenang di rumah.

Maklum, pelaku usaha cilik menyambung hidupnya lewat penjualan harian dan tidak memiliki simpanan kas tebal seperti perusahaan besar.

Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah untuk memberikan skema pinjaman khusus untuk pelaku usaha kecil yang tidak mampu memenuhi persyaratan, terutama dari sisi arus kas yang dari sampai saat ini tidak menentu.

Namun, di sisi lain ia tak memungkiri kasus harian masih sangat tinggi, di atas 50 ribu kasus per hari. Menurut Sarman, ini artinya tidak ada pilihan bagi pemerintah selain memperpanjang PPKM darurat ini.

"Tentu kita menunggu pengumuman resmi dari pemerintah sampai akhir Juli itu tepatnya tanggal berapa," ucapnya.

Ketua DPN Apindo sekaligus Wakil Kadin Indonesia Adi Mahfudz WH menyebut selama pandemi ini tanpa PPKM Darurat saja pengusaha sudah ngos-ngosan, apalagi ditambah dengan perpanjangan PPKM Darurat.

Dia menilai skema bekerja dari rumah 15 hari yang dicetuskan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bisa saja dilakukan. Menurut Adi, jangan kan 15 hari, 30 hari bekerja dari rumah bisa saja dilakukan asal pemerintah hadir.

"Sejauh mana hal tersebut bisa dilakukan bersama? contoh pemerintah bisa 50 persen WFH enggak masalah, dilockdown pun enggak masalah tapi pemerintah hadir enggak?" ujarnya.

Ia menyebut pemerintah harusnya hadir dalam setiap regulasi dengan memberikan solusi konkret terhadap dampak yang ditimbulkan, misalnya memberikan subsidi kepada pengusaha dan karyawan atau memberi BLT kepada buruh.

Ia menyayangkan komunikasi pemerintah dengan pelaku usaha yang minim. Adi mengatakan pihaknya tidak dilibatkan dalam merumuskan opsi WFH 15 hari yang dilontarkan pemerintah. "Kami terus terang sampai saat ini belum diajak bicara," ujarnya.

Dia berharap pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan bisa menjembatani komunikasi yang baik dengan pengusaha dan pekerja agar kebijakan dapat dipahami dan dicarikan solusinya.

Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy mengabarkan PPKM Darurat akan diperpanjang hingga akhir Juli.

Muhadjir menerangkan perpanjangan PPKM Darurat untuk menekan penularan virus corona itu sudah diputuskan Presiden Jokowi dalam Rapat Kabinet Terbatas.

"Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, dilanjutkan sampai akhir Juli, sampai akhir Juli PPKM ini," kata Muhadjir di Hotel University Club (UC) UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (16/7). (CNN Ind)