Ilustrasi

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sekretaris badan pendidikan dan pelatihan PDIP, Eva Kusuma Sundari mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan langkah PPP yang menyodorkan 15 nama kader untuk menjadi menteri di kabinet pemerintahan presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi).

Eva mengingatkan agar partai berlambang Kakbah untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk, yakni semua kadernya tak dipilih sebagai menteri. Pasalnya, pemilihan itu merupakan hak prerogatif seorang presiden.

"Jadi menurutku terserah aja, tapi kan yang punya hak prerogatif tetap Presiden (Jokowi)," kata Eva, Rabu (17/7/2019).

Menurut dia, Jokowi sudah memiliki metode sendiri dalam meracik komposisi pembantu presiden. Nantinya, pasti akan ada pembahasan dengan seluruh partai koalisi dalam memutuskan sosok yang dinilai pantas untuk menunjang kinerjanya.

"Tapi kalau ada partai yang inisiatif nyetor nama enggak masalah, kan metode yang telah disepakati itu," kata Eva.

Ia mengaku tak mengetahui ihwal kader PDIP yang akan ditunjuk menjadi menteri, meskipun mereka juga siap menyetorkan nama ke Jokowi. "PDIP sudah siap long list, tapi tidak mau mendahului (Jokowi)," kata Eva.

PPP mengajukan 15 nama kader untuk dijadikan menteri di era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, salah satu nama yang disodorkan adalah Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

"Pak Suharso Monoarfa adalah salah satu dari yang ada (untuk diajukan jadi menteri)," kata Wasekjen PPP, Indra Hakim Hasibuan, Selasa 16 Juli 2019. (imd/okezone)