Sumber : Dok. cnnindonesia.com

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memilih jalur negosiasi secara langsung dengan produsen saat belanja alat utama sistem persenjataan (Alutsista) untuk meminimalisasi potensi tindak korupsi ataupun keterlibatan mafia industri pertahanan.

Prabowo tak menampik keberadaan tindak korupsi ataupun mafia dalam roda pemerintahan. Kata dia, semua anggaran pemerintah sangat berpotensi untuk disalahgunakan atau di-mark up.

"Jadi sekarang banyak yang saya lakukan saya negosiasi langsung dengan produsen. Sehingga saya ingin tahu harga yang sebenarnya berapa sih," kata Prabowo dalam wawancara dengan Deddy Corbuzier yang diunggah di kanal Youtube pada Minggu (13/6).

Selain itu, guna mencegah potensi korupsi dalam pengadaan Alutista tersebut, Prabowo mengatakan pihaknya melibatkan Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Tiga lembaga tersebut akan diundang untuk melakukan pemeriksaan sebelum kontrak dinyatakan efektif. Kontrak pengadaan alutsista, kata Prabowo, terdapat beberapa tahap. Beberapa kondisi mesti dipenuhi, salah satunya kondisi keuangan.

"Sampai ujungnya dalam perjalanan ini saya akan meminta Kejaksaan, BPKP, dan BPK," kata Prabowo.

Kementerian Pertahanan diketahui berencana melakukan pinjaman jumbo senilai Rp 1,7 kuadriliun yang tercantum dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam).

Sebuah dokumen beredar ke publik menyebutkan anggaran pembelian alutsista direncanakan pada jenjang waktu 2020-2024 dengan besaran dana yang dibutuhkan mencapai US$ 124.995.000.000 atau setara Rp1,7 kuadriliun. Dalam dokumen itu dijelaskan, pemenuhan akan menggunakan sistem pinjaman ke luar negeri dengan rentang pembayaran hingga 2044.

Rencana utang anggaran untuk alat pertahanan itu menimbulkan polemik lantaran pemerintah selama ini dinilai kurang cakap dalam membelanjakan anggaran dan mengatur skala prioritas. Terbukti, anggaran Kementerian Pertahanan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2007 misalnya, anggaran cuma Rp30,6 triliun. Kemudian, naik jadi Rp31,3 triliun pada 2008, naik lagi menjadi Rp32,8 triliun pada 2009, hingga tembus Rp101,4 triliun pada 2015 dan terakhir berkisar Rp137,3 triliun pada 2021.

Anggaran yang terus meningkat itu tak dibarengi dengan kecakapan belanja. Berdasarkan catatan, serapan anggaran Kemenhan selama ini hanya berkisar 70-80 persen, tak mencapai 100 persen.

Prabowo menyatakan draf rencana anggaran tersebut sama sekali belum mendapat pembahasan. Dia pun menyesalkan pihak yang membocorkan dokumen tersebut karena malah membuat situasi menjadi gaduh.

"1.700 triliiun itu pun belum disetujui. Masih digodok. Kan bernegara tidak gampang, bernegara ada prosedurnya," kata Prabowo.

(iam/gil)