DIALEKSIS.COM | Bali - Salah satu agenda utama selaku Jaksa Agung adalah memperbaiki marwah Kejaksaan, dimana diantaranya adalah faktor integritas dan profesionalitas.

Arahan itu ditegaskan Jaksa Agung Republik Indonesia, Dr ST Burhanuddin SH MH, khususnya kepada Kajati dan para Kajari di wilayah Kejaksaan Tinggi Bali saat kunjungan kerjanya, Selasa (2/11/2021), di Aula Kejaksaan Tinggi Bali

"Pengangkatan Saudara sebagai kepala satuan kerja adalah perpanjangan tangan Saya untuk mewujudkan hal tersebut. Untuk itu Saudara harus bertindak profesional dalam bertugas dan tansparan kepada masyarakat demi menjaga marwah institusi yang Saudara emban," tegas Jaksa Agung.

Menurut Jaksa Agung, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional agar tidak menimbulkan kegaduhan, begitupun dalam bermitra dengan penegak hukum lain.

"Profesionalitas seorang jaksa diuji dalam menangani suatu perkara, untuk itu perlu saya tekankan kepada kepala satuan kerja dalam setiap menangani perkara agar fokus terhadap faktor-faktor keberhasilan, dan peraturan terkait sebelum menerbitkan surat perintah, serta memperhatikan potensi AGHT dari bidang Intelijen sebelum mengambil keputusan. Sehingga tidak terjadi kegaduhan dalam menangani perkara, terlebih gesekan dengan instansi lain," ucap Jaksa Agung. 

Ia juga meminta untuk membangun dan menjalin harmonisasi hubungan antar aparat penegak hukum secara profesional agar mampu memberikan pelayanan optimal kepada para pencari keadilan.

"Jadikan peristiwa kalahnya pra peradilan yang dialami oleh Kejari Kuantan Singingi perlu dilakukan klarifikasi guna menjaga obyektifitas dan netralitas penanganan perkara dimaksud, sehingga jelas duduk perkaranya. Saya akan mendukung sepenuhnya tindakan Kajari Kuantan Singingi sepanjang telah sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada," kata Jaksa Agung.

Namun sebaliknya, kata Jaksa Agung, segera saya copot dan mengevaluasi jabatannya jika terbukti ada prosedur yang dilanggar. 

"Jangan main-main, saya tidak segan sedikitpun untuk menyingkirkan anda yang tidak mau memperbaiki diri, dan telah mencoreng nama baik institusi," tegasnya.

Untuk itu Jaksa Agung telah memerintahkan JAM Pidsus untuk melakukan evaluasi atas peristiwa tersebut dengan melakukan eksaminasi.

Eksaminasi adalah suatu bentuk pengujian atau penilaian dari sebuah putusan (hakim) apakah pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat. [rls]