DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparatur sipil negara (ASN) tidak alergi terhadap digitalisasi dan perkembangan teknologi. Hal itu untuk membantu Indonesia cepat mengejar peluang menjadi negara maju.

"ASN jangan alergi terhadap teknologi dan digitalisasi, ini sangat penting," ujar Jokowi dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Presiden mengatakan Indonesia butuh kelincahan untuk mengejar perubahan yang begitu cepat, guna menjadi negara maju. "Mengejarnya harus lewat teknologi dan digitalisasi. Karakter itu yang menurut saya harus terus disampaikan kepada seluruh anggota Korpri," pinta Presiden.

Kepala Negara mengingatkan apabila Indonesia tidak bisa memanfaatkan peluang, utamanya dalam tiga periode kepemimpinan presiden ke depan, maka Indonesia bisa terjebak pada negara dengan pendapatan menengah. Hal itu seperti yang dialami negara-negara di Amerika Latin sejak era tahun 1950 dan 1960-an hingga kini. 

"Kalau kita tidak bisa mengubah sistem yang ada, menjadi lebih cepat menjadi lebih baik, menjadi lebih efisien ya kita akan terjebak kepada middle income trap, padahal peluangnya besar sekali," jelas Presiden.

Dia menekankan bonus demografi akan muncul pada 2030, selain itu Indonesia memiliki sumber daya alam yang sesuai dengan tuntutan zaman yakni nikel yang diperlukan untuk baterai kendaraan listrik. Kesempatan itu pun harus dimanfaatkan dengan baik.

"Tapi kesempatan itu hanya muncul biasanya dalam satu peradaban, sebuah negara itu hanya sekali. Dan disampaikan kepada saya dari World Bank dari OECD, dari IMF, dari McKenzie semuanya menyampaikan, ‘Presiden Jokowi hati-hati Indonesia memiliki peluang besar untuk melompat, tapi kalau ditangani dengan cara yang keliru, rutinitas, monoton, mohon maaf negara anda akan terjebak pada negara berpendapatan menengah terus seperti yang terjadi di Amerika Latin’," ungkap Jokowi. 

Oleh sebab itu, dia menegaskan karakter ASN harus berubah, tidak monoton dan tidak terpaku rutinitas. ASN diminta inovatif dan adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada. 

"Regulasi baik itu undang-undang, permen, perda, nanti ada peraturan dinas, peraturan menteri, ada peraturan dirjen, itu kurangi, karena sekarang butuh fleksibilitas yang tinggi," jelas Kepala Negara.