Ilustrasi NGO asing biayai LSM Indonesia. Foto: IstDIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menuding pihak asing membiayai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memecah belah bangsa Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam pidatonya pada Upacara Hari Kelahiran Pancasila di Gedung Pancasila, Kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).
"Dengan uang, mereka membiayai LSM untuk mengadu domba kita," tegas Presiden di hadapan para menteri dan pejabat negara yang hadir. Prabowo menilai negara - negara asing tersebut kerap mengklaim diri sebagai pihak paling demokratis. "Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri," ujarnya.
Presiden mengingatkan bahwa praktik adu domba oleh pihak asing telah berlangsung sejak ratusan tahun silam. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pernyataannya bukan ajakan untuk menaruh curiga pada bangsa asing secara umum.
"Saudara-saudara sekalian, saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa mana pun. Kita ingat kata - kata proklamator, kita bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri," seru Prabowo.
Dalam konteks tantangan global, Presiden menekankan pentingnya persatuan dan kekuatan Indonesia. Ia mengajak semua pihak menghindari konflik internal. "Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing, kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya," imbuhnya.
Tudingan Presiden Prabowo langsung memantik tanggapan. Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, menegaskan bahwa musuh utama bangsa bukanlah LSM asing. "Musuh utama bangsa kita dan yang melumpuhkan negara kita adalah elite-elite politik yang terlibat korupsi," tegas Usman melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (2/6).
Aktivis HAM yang pernah menjabat Sekretaris Tim Pencari Fakta kasus Munir ini menjelaskan bahwa korupsi yang dilakukan elite politik tidak hanya merampok uang rakyat. Lebih dari itu, praktik korupsi merusak institusi demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup melalui eksploitasi sumber daya alam yang merusak.
"Korupsi hukum yang mengutak - atik hukum demi kepentingan kekuasaan diri para elite. Korupsi moral yang merusak kepentingan bangsa dan negara menjadi kepentingan keluarga, anak, menantu, cucu, dan kroni," papar Usman. "Semua ini dikerjakan oleh elite-elite politik yang korup," tegasnya, menambahkan dimensi lain dalam perdebatan mengenai tantangan sebenarnya yang dihadapi bangsa.
Pandangan lain disampaikan Firdaus Mirza Nusuary, Dosen FISIP Universitas Syiah Kuala,"Pemerintah dan LSM sebenarnya bisa bersinergi jika prinsip akuntabilitas ditegakkan. Tudingan pendanaan asing harus dibuktikan dengan data konkret, bukan sekadar retorika,” ujarnya kepada Dialeksis.com.
Masih menurutnya, sebaliknya LSM juga wajib transparan tentang sumber dana dan agenda kerja. Isu krusialnya bukan 'asing atau lokal', melainkan apakah kegiatan mereka memperkuat masyarakat sipil atau justru mengaburkan kepentingan nasional.
“Kolonialisme baru memang bisa berbentuk intervensi lewat NGO, tetapi korupsi sistematis oleh elite dalam negeri lebih berbahaya karena menghancurkan kepercayaan publik terhadap demokrasi,” pungkasnya.
Sebelumnya
