DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Aceh mengeluarkan sikap resmi terkait gelombang demonstrasi yang melibatkan mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat lainnya dalam beberapa pekan terakhir.
KAMMI Aceh menegaskan dukungan penuh terhadap aksi damai, sekaligus mengecam tindakan represif aparat yang berujung jatuhnya korban jiwa.
Sekretaris Bidang Kebijakan Publik PW KAMMI Aceh, M. Wudda Fauzan, S.IP, menyatakan bahwa organisasi mahasiswa tersebut telah melakukan kajian mendalam terhadap isu-isu yang disuarakan masyarakat. Ia menilai pemerintah dan DPR telah melanggar janji untuk mensejahterakan rakyat.
“KAMMI Aceh melihat pemerintah dan DPR sudah ingkar janji, mereka menikmati tunjangan berlebihan di tengah kondisi rakyat yang sulit. Kami juga menuntut evaluasi pola pengamanan oleh aparat yang belakangan ini justru menimbulkan korban,” tegas Wudda, yang juga Ketua KAMMI Daerah Aceh Besar kepada media dialeksis.com, Rabu (3/9/2025).
Sementara itu, Ketua PW KAMMI Aceh, M. Syauqi Umardian, S.Psi, secara khusus menyoroti tragedi meninggalnya Affan Kurniawan, seorang demonstran yang tewas akibat insiden yang melibatkan mobil Baracuda milik kepolisian.
Menurutnya, peristiwa tersebut telah menjadi simbol perlawanan dalam demonstrasi nasional saat ini.
“KAMMI Aceh mengecam keras insiden Baracuda yang merenggut nyawa saudara Affan Kurniawan. Negara harus menjamin kebebasan berpendapat sesuai konstitusi. Tragedi ini tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa pengusutan transparan,” ujar Syauqi yang juga pernah menjabat Ketua KAMMI Banda Aceh.
Ia menegaskan bahwa KAMMI Aceh akan terus mengawal jalannya demonstrasi, khususnya yang dilaksanakan oleh KAMMI daerah di seluruh Aceh, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip damai.
“Kami mendukung perjuangan rakyat menyuarakan aspirasi secara damai. Negara harus segera mengambil langkah bijak, adil, dan bertanggung jawab. KAMMI juga memastikan kader-kadernya di lapangan tetap menjaga ketertiban tanpa melakukan vandalisme atau tindakan anarkis,” tambahnya.
Dalam sikap resmi yang ditandatangani Ketua PW KAMMI Aceh, M. Syauqi Umardian, terdapat enam poin utama yang menjadi sorotan yaitu mendesak DPR RI menghapuskan tunjangan dan gaji tambahan yang berlebihan. Menuntut kepolisian mengevaluasi pola pengamanan agar lebih humanis dan tidak represif. Mengecam insiden Baracuda serta mendesak pengusutan transparan dan penindakan tegas terhadap pelaku.
Selain itu, Meminta negara menjamin kebebasan berpendapat sesuai konstitusi. Mendesak Presiden RI mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo karena dianggap gagal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mendukung aksi damai KAMMI di seluruh daerah dengan tetap menjaga ketertiban dan menghindari tindakan anarkis.
Sikap KAMMI Aceh ini menambah tekanan moral terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum. Dukungan mereka terhadap aksi damai mahasiswa dan buruh menegaskan bahwa gelombang protes bukan sekadar reaksi spontan, melainkan gerakan yang lahir dari keresahan mendalam atas kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia saat ini.
“Kami akan terus bersama masyarakat, mengawal aspirasi, dan memastikan tidak ada lagi korban jiwa akibat tindakan represif,” tutup Syauqi. [nh]