Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Malikussaleh (Unimal), Masriadi, S.Sos., M.Kom.I., menilai ketidaksinkronan pernyataan ini mencerminkan lemahnya koordinasi komunikasi publik antarstruktur penanganan bencana. [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Aceh - Jejak digital pemberitaan media nasional dan lokal mengungkap ketidaksinkronan pernyataan pejabat pemerintah terkait progres pembangunan hunian sementara (huntara) pascabencana di Aceh. Perbedaan data itu muncul antara Safrizal ZA selaku Kepala Posko Wilayah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Aceh dengan Amran, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera.
Pada Kamis, 29 Januari 2026 pagi, Serambinews.com mempublikasikan pernyataan Safrizal ZA yang menyebutkan bahwa progres pembangunan huntara di Aceh baru mencapai 80 persen dan ditargetkan rampung sebelum Ramadhan. Pernyataan tersebut disampaikan Safrizal dalam kapasitasnya sebagai Kepala Posko RR Aceh.
Namun, pada hari yang sama pukul 22.20 WIB, KompasTV menyiarkan pernyataan Amran selaku Juru Bicara Satgas RR Sumatera yang menyatakan bahwa pembangunan huntara di Aceh telah selesai 100 persen.
Perbedaan klaim tersebut sontak menimbulkan pertanyaan publik, terutama karena disampaikan oleh dua pejabat yang berada dalam satu garis kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menanggapi hal tersebut, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Malikussaleh (Unimal), Masriadi, S.Sos., M.Kom.I., menilai ketidaksinkronan pernyataan ini mencerminkan lemahnya koordinasi komunikasi publik antarstruktur penanganan bencana.
“Dalam konteks komunikasi publik, terlebih pada situasi pascabencana, pesan yang disampaikan ke publik seharusnya selaras dan senada. Perbedaan data seperti ini berpotensi menimbulkan kebingungan dan merusak kepercayaan masyarakat,” ujar Masriadi kepada Dialeksis, Jumat (30/1/2026).
Menurutnya, Safrizal ZA selaku Kepala Posko RR di Aceh seharusnya terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Juru Bicara Satgas RR Sumatera sebelum menyampaikan pernyataan kepada media.
“Jangan sampai publik menangkap kesan bahwa jalur komunikasi internal tidak berjalan. Ini bisa berdampak pada citra pemerintah pusat seolah-olah terjadi kegagalan data atau inkonsistensi kerja di lapangan,” tegasnya.
Masriadi menambahkan, perbedaan narasi juga berisiko menimbulkan persepsi bahwa informasi disampaikan sekadar untuk menyenangkan publik, bukan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
“Jika satu pihak mengatakan masih 80 persen dan pihak lain menyebut sudah 100 persen, publik akan bertanya: yang mana benar? Ini bukan soal angka semata, tapi soal kejujuran informasi dan akuntabilitas,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan definisi dalam penyampaian data, apakah yang dimaksud selesai secara fisik, administratif, atau fungsional (sudah bisa ditempati).
“Tanpa penjelasan yang utuh, data yang berbeda akan terus memicu spekulasi dan polemik di ruang publik,” kata Masriadi.
Masriadi menyarankan agar pemerintah menetapkan satu pintu komunikasi resmi dalam menyampaikan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat terdampak bencana.
“Juru bicara harus menjadi rujukan utama. Pejabat di daerah sebaiknya menyampaikan informasi yang telah diselaraskan agar tidak terjadi kontradiksi di ruang publik,” pungkasnya.
Struktur Satgas Sentralistik
Satgas hanya bersifat koordinatif dan tidak memiliki kewenangan eksekusi. Sehingga sangat dimungkinkan Satgas tidak memiliki data akurat.
"Satgas sentraliatik kemendagri. Tak mampu menggerakan kementerian lain. Idealnya Satgas melibatkan masyarakat lokal daerah bencana yang paham peta wilayah," pungkasnya. [ra]
Sebelumnya
