DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D meminta seluruh jajaran Pemerintah Daerah memahami Visi-Misi Presiden Joko Widodo dan Wapres K.H. Ma’ruf Amin yang dituangkan dalam Program Prioritas Nasional.

Untuk penyamaan persepsi dan dalam rangka harmonisasi tersebut, ia akan mengundang seluruh daerah dan pejabat terkait untuk menyamakan persepsi. Hal itu diungkapkannya di Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (01/11/2019).

"Supaya visi ini sama semua, saya sudah sampaikan kepada Bapak Presiden, pada pertengahan November 2019 seluruh kepala daerah kita akan undang mulai dari Gubernur, Bupati/Walikota bersama Kapolda, Kajati, Kajari, Pangdam, Dandim," kata Tito.

Penyamaan persepsi dan sinkronisasi tersebut perlu dilakukan agar program pembangunan di pemerintah daerah berlandaskan pada Program Prioritas Nasional, selain itu juga disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

"Apalagi Bapak Presiden jelas arahannya daerah harus menyesuaikan, di mana harus ada program yang menyentuh untuk pembangunan SDM, khususnya bidang kesehatan dan pendidikan, stunting misalnya. Kedua adalah membangun lapangan kerja, investasi, kemudahan membuka usaha swasta dalam berinvestasi di daerah masing-masing," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden akan memperjelas program prioritas nasional yang telah dicanangkan. Sementara Para Menko dan Menteri terkait juga akan menjabarkan serta mempertajam program-program prioritas nasional sesuai visi-misi Presiden tersebut.

"Nanti pak Presiden akan menyampaikan visi-misi, sehingga seluruh kepala daerah paham visi-misinya apa, sehingga bisa masuk dalam rancangan APBD, di samping kebutuhan khas daerahnya masing-masing. Kemudian para Menko dan Menteri terkait juga akan menjabarkan semua program, lalu ada panel dan tanya jawab, lalu kita juga akan undang pengawas, KPK, BPK, BPKP dan lain-lain untuk menyampaikan pokok-pokok pandangannya," jelas Tito.

Dengan demikian, diharapkan setiap unsur Pejabat Pemerintah Daerah mampu memahami secara menyeluruh terkait program prioritas nasional yang akan diimplementasikan dalam program di daerah masing-masing.

"Sehingga begitu pulang ke Daerah, semua paham visi-misi Pemerintah Pusat, setelah itu APBD nya direvisi sesuaikan dengan poin-poin itu, di samping kebutuhan daerah," kata Mendagri.

Meski demikian, hingga saat ini, waktu pelaksanaan pertemuan seluruh unsur Pejabat Pemerintah Daerah tersebut dan mekanisme pertemuan masih dalam tahap pengkajian di Kemendagri. Sehingga, waktu, tempat, dan detail acara lebih spesifik akan diinformasikan kemudian.(J)