DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH), dari semula Rp19,2 trilliun pada tahun 2018, menjadi Rp34,4 trilliun pada 2019.

"Peningkatan ini seiring dengan perubahan skema bantuan yang semula flat menjadi non-flat/bervariasi," kata Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita saat menyampaikan laporan dalam acara Penyaluran Bantuan Sosial PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di Gedung Laga Tangkas, Cibonong, Kabuaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (22/2) sore.

Lebih lanjut, Mensos juga menyampaikan bahwa indeks bantuan sosial PKH Tahun 2019 disesuaikan dengan beban kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Adapun jadwal penyaluran bantuan sosial (bansos) PKH Tahun 2019, menurut Mensos, berubah dari semula di bulan Februari, Mei, Agustus dan November menjadi Januari, April, Juli dan Oktober.

Menurut Mensos, realisasi penyaluran bantuan sosial PKH Tahap I secara nasional per 21 Februari mencapai 99,72%.

Soal BPNT

Mensos juga menyampaikan bahwa tahun 2019 transformasi bantuan sosial dalam bentuk pemberian Rastra (Beras Sejahtera) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah diperluas dari 10,3 Juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) ke 15,6 Juta KPM.

"Hasil survei Bill Gates Foundation yang dirilis pada pertengahan Januari lalu menyatakan bahwa 95 persen penerima BPNT merasa puas dengan penyelenggaraan program BPNT," sambung Mensos.

Mayoritas KPM tersebut, lanjut Mensos, menilai bahwa program BPNT lebih baik dari program Raskin baik dari segi kualitas pangan, kuantitas pangan, maupun ketepatan waktu pencairan bantuan.

Pada kesempatan itu, Mensos juga menyampaikan bahwa KPM juga menilai keberadaan e-warong banyak memberikan kemudahan.

"Waktu tempuh rata-rata bagi KPM untuk mencapai e-warong adalah 2 (dua) menit dari rumah masing-masing ke e-warong dengan biaya transportasi rata-rata sebesar Rp6.000,- (enam ribu rupiah)," ujarnya.

Mensos menjelaskan, sebanyak 97 persen KPM juga menilai e-warong mampu menyediakan berbagai macam pangan yang dibutuhkan (seperti beras, gula, telur, dan minyak goreng), dengan waktu transaksi di e-warong secara umum kurang dari 30 menit.

Sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tambah Mensos, bansos mulai disalurkan secara non tunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Hal ini merupakan, tambah Mensos, gerakan inklusi keuangan yang merupakan inovasi sosial 4.0 dimana seluruh bansos dilakukan dengan satu kartu dan KPM mulai mengenal transaksi digital yang memudahkan kehidupan mereka.

"Dengan kartu ini ibu-ibu dapat mengambil uang bansos PKH, tarik tunai, menabung, maupun menebus BPNT menggunakan KKS yang juga berfungsi sebagai ATM," terang Mensos.

Peserta yang hadir pada hari ini, menurut Mensos, sebanyak 1.900 orang terdiri dari ketua kelompok PKH, perwakilan dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor sebanyak 500 orang, KPM PKH 1.000 orang yang berasal dari 5 Kecamatan yaitu Babakan Madang, Bojong Gede, Cibinong, Citeureup, dan Sukamakmur serta SDM PKH Kabupaten Bogor sebanyak 413 orang. (EN/GUN/ES)