Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (10/4/2024). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan Hasto Kristianto mengakhawatirkan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 kembali terjadi pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) seretak 2024. 

Ia mengatakan, kecurangan yang terjadi seperti intimidasi yang dilakukan aparat penegak hukum kepada para kepala daerah sepekan sebelum Pilpres 2024 berlangsung.

"Apakah itu harus kita diamkan? Lalu bagaimana tanggung jawab kita terhadap masa depan, karena nanti kalau ini direplikasi di dalam Pilkada sama saja pemilu tidak ada gunanya kembali," kata Hasto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2024). Hasto juga mengatakan, biaya yang dikeluarkan untuk curang dengan menggerakan para kepala daerah cukup besar.

Biaya mahal itu digunakan untuk meloloskan dinasti politik dan nepotisme dalam kekuasaan harus dicegah. Sebab itu, Hasto menegaskan PDI-P siap mengoreksi segala bentuk kecurangan dan menjaga demokrasi agar tetap tegak lurus tanpa kecurangan. 

"Bukankah pemimpin itu harus lahir dari kalangan rakyat, bukan lahir dari kalangan campur tangan kekuasaan yang berpihak kepada kepentingan keluarganya? Ini yang dikoreksi oleh PDI perjuangan," tutur Hasto. Ia juga merespons ajakan kubu capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mau merangkul seluruh pihak tanpa ada oposisi.

Menurut Hasto, rangkulan itu seharusnya ditujukan pada hal-hal yang fundamental untuk menjaga demokrasi. Bukan merangkul agar mendapat dukungan atas kecurangan yang dilakukan selama proses Pilpres 2024. 

"Ketika kepala desa diintimidasi, kepala daerah di intimidasi, legislatif bahkan insan pers juga diintimidasi, guru besar diintimidasi mahasiswa diintimidasi apakah ini kita biarkan? Jadi gotong royong ini dalam rangka membangun hal yang baik, bukan gotong royong di dalam mengintimidasi," tandasnya. (Kompas.com)