DIALEKSIS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Bobby Adityo Rizaldi menilai perlunya evaluasi sistem keamanan IT di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Itu setelah peristiwa diretasnya situs KPU di Pilkada 2018. Menurut Bobby, peretasan situs KPU bukanlah pertama kalinya terjadi.

"Memang memprihatinkan karena peretasan situs KPU ini bukan pertama kalinya terjadi, dan berulang kali. Oleh karenanya perlu dievaluasi, mulai dari sistem pengamanan websitenya sampai ke keamanan data," ujar Bobby saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (5/7).

Ia juga meminta Polri perlu mengidentifikasi peretasan situs KPU tersebut apakah hanya tampilan websitenya atau hingga mengubah data hasil Pilkada. Itu untuk memastikan agar peretasan tidak sampai menggangu proses pelaksanaakan Pilkada.

"Apakah hanya tampilan webnya yang diretas atau sampai data hasil pilkada yang lalu lintas datanya cukup intens," ujar Bobby.

Tak hanya itu, Bobby juga menilai sudah saatnya juga peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dilibatkan dalam proses keamanan IT dalam Pemilu. Sebagai lembaga yang dibentuk 2017 lalu tersebut, BSSN diuji apakah mampu menjalankan perannya secara maksimal.

"BSSN juga perlu dilibatkan dalam evaluasi sistem keamanan ini, kebetulan dengan momen peretasan saat ini, BSSN bisa bersinergi langsung. Juga Lemsaneg dan direktorak aptika kominfo," ujarnya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta KPU membangun sistem IT yang lebih canggih dan terjamin keamanannya. Apalagi anggaran yang diberikan pada KPU terbilang besar.

"Kita sudah memberikan anggaran besar dan luar biasa kepada KPU tapi situsnya masih bisa diretas. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana tapi kami mendorong komisi III dan I untuk mendorong mitra-mitranya melakukan pengusutan," ujarnya. (REPUBLIKA.CO.ID)