DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam upaya mendukung pengarusutamaan gender di sektor perkebunan kelapa sawit, Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI) menyelenggarakan webinar BINTANG (Bincang & Tanggap) bertajuk Meningkatkan Kesetaraan Gender Melalui Praktik Terbaik di Sektor Kelapa Sawit, Kamis (21/11/2024).

Kegiatan ini menjadi ajang pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik untuk menciptakan sektor kelapa sawit yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

SLPI mendukung praktik kelapa sawit berkelanjutan di empat lanskap utama di Indonesia, termasuk Aceh, Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Dengan mengintegrasikan kesetaraan gender, SLPI tidak hanya berupaya menciptakan lanskap produktif, tetapi juga mendukung ekosistem alami yang lestari, sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB).

Redy Prasetyo, Analis Kebijakan Ahli Madya dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko), menegaskan pentingnya Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia untuk memimpin upaya integrasi gender. 

“Perempuan memainkan peran kunci di sektor ini, namun sering kali tidak diakui. Saatnya kita mengubah narasi ini,” tegasnya dalam webinar yang diikuti oleh Media dialeksis.com, Kamis (21/11/2024).

Sejak tahun 2011, Indonesia memperkenalkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang mencakup aspek gender sebagai salah satu elemen penting dalam pengelolaan berkelanjutan. 

Sertifikasi internasional seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) juga menyoroti isu gender dan lingkungan, yang membuka jalan bagi pengelolaan kelapa sawit yang lebih inklusif.

Dr. Wiene Andriyana, Technical Analyst di Environment Unit UNDP Indonesia, menyoroti pentingnya kolaborasi multipihak dalam meningkatkan kesetaraan gender di rantai nilai kelapa sawit.

“Mengintegrasikan gender dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan adalah sebuah kesempatan, bukan beban. Dengan melibatkan perempuan secara aktif, kita dapat menciptakan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih besar,” ujar Wiene.

Ir. E. A. Rafiddin Rizal, ST, M.Si, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, berbagi pengalaman daerahnya yang telah menerapkan Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. 

"Kami berkomitmen untuk memastikan perempuan memiliki akses yang setara terhadap pelatihan, sumber daya, dan pengambilan keputusan,” jelasnya. 

Pada 2023, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur bahkan menerima penghargaan dalam kategori Award Gender Perangkat Daerah.

Maria Yulianti, Ketua Bidang Pengembangan SDM di GAPKI, juga mengungkapkan bahwa banyak perusahaan anggota GAPKI telah membentuk komite gender dan menyediakan fasilitas ramah perempuan untuk memastikan hak-hak perempuan di tempat kerja terjamin.

Webinar ini merupakan bagian dari proyek SLPI, inisiatif kolaboratif antara Pemerintah Indonesia dan Sekretariat Negara Bidang Ekonomi Swiss (SECO), untuk memperkuat tata kelola lanskap berkelanjutan. [nh]