DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sandiaga Uno menyoroti langkah pemerintah dalam merespons pandemi virus corona. Salah-satunya, yaitu pernyataan Presiden Jokowi yang mengimbau masyarakat berdamai dengan pandemi virus corona.

Menurut Sandi, ungkapan seperti itu bisa melemahkan semangat ‘bertempur’ para petugas penanganan COVID-19, misalnya tenaga medis, TNI hingga Polri.

“Seruan damai terhadap corona mungkin dapat terdengar menyejukkan bagi kita yang tidak tahu ujung pandemi ini, tapi akan terdengar menakutkan bagi mereka yang setiap hari bertempur melawan COVID-19, karena kata damai dalam berperang dapat menurunkan moralitas prajurit yang bertempur di garis depan,” ungkap Sandi dalam unggahan di akun Instagramnya yang berjudul Untuk Mereka di Garis Terdepan, Selasa (12/5/2020).

Sandi menyebut ungkapan itu tidak tepat disampaikan pemimpin negara karena bisa berdampak kontraproduktif dengan kebijakan-kebijakan terkait penanganan virus corona yang sudah ada sebelumnya.

Menurut dia, pemerintah tidak berhati-hati dalam memberikan pernyataan. Hal itu bisa saja melukai hati masyarakat yang seringkali harus mempertanggungjawabkan perkataannya di meja pengadilan bahkan berujung bui.

“Kita rakyat biasa senantiasa diminta berhati-hati dalam memilih kata, salah ucap sedikit bisa dijemput paksa. Jerat undang-undang senantiasa mengintai, kicauan berujung penjara,” ujar Sandi.

“Kata telah menjadi senjata milik penguasa. Satu kata bisa mengoyak keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Sebaris kalimat mampu menghancurkan komitmen satu bangsa dalam menghadapi krisis,” imbuh eks Wagub DKI Jakarta itu.

Presiden Jokowi sempat memberikan pernyataan bahwa masyarakat Indonesia kini harus hidup berdamai dengan COVID-19 dalam beberapa waktu ke depan sampai ditemukannya vaksin virus tersebut. Pernyataan ini sempat menuai kritik dari sejumlah pihak karena sebelumnya pemerintah menyebut virus corona harus diperangi.

Pihak Istana pun telah memberi penjelasan bahwa yang dimaksud hidup berdamai dengan virus corona adalah menaati segala kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah penyebaran. Pernyataan Jokowi juga menekankan pentingnya produktivitas di tengah pandemi virus corona.

Soroti Izin Berpergian

Sandi juga menyorot kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang membolehkan para pejabat negara, bepergian dalam rangka perjalanan dinas. Pengecualian juga bagi para pekerja di sektor penting, mahasiswa repatriasi, petugas terkait pelayanan dan penanganan virus corona, hingga masyarakat dengan kepentingan mendesak.

Untuk bepergian, mereka yang berada dalam pengecualian itu diminta menunjukkan surat tugas, surat bebas virus corona, serta keterangan lainnya yang relevan.

Sandi mempertanyakan apakah kebijakan itu tidak menjadi alibi orang-orang untuk mudik? Ia khawatir surat keterangan itu bisa diperjualbelikan.

“Beberapa lembar kertas sekarang memungkinkan orang untuk bepergian. Pejabat tentu mudah mendapatkannya dengan alasan dinas. Pegawai bisa meyakinkan atasannya untuk kepentingan serupa. Siapa tahu, kawan sejawat dapat pengecualian karena kedekatan. Sebab di negeri ini surat sakti gampang diperjualbelikan,” ucapnya.

“Sebagaimana kartu sakti, mudah mengeluarkan sertifikat untuk pelatihan yang seharusnya tanpa biaya,” imbuhnya.

Sandi menilai, kebijakan seperti itu berpotensi memperparah penyebaran virus corona di Indonesia. Sandi pun mempertanyakan seberapa tahan pemerintah dalam menjalani upaya pemutusan rantai penyebaran virus corona.

“Pelarangan bepergian yang seharusnya jadi jurus ampuh. Sayangnya tidak sampai satu bulan, bandara pelabuhan dan terminal sudah dibuka kembali. Hari pertama kebijakan, bandara sudah dipenuhi keramaian. Kasus baru langsung ditemukan. Entah berapa yang berhasil lolos dalam penerbangan,”ujarnya.

“Kita bertanya-tanya, kenapa pada saat rakyat mulai tabah, negara justru gelisah?” tambahnya.

Dalam konteks itu, Sandi mengingatkan bahwa saat ini para petugas medis, TNI, Polri serta unsur pelaksana penanganan virus corona tengah berjuang mempertaruhkan nyawanya. (Kumparan)