DIALEKSIS.COM | Jakarta– Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar lembaga Kementerian Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, membantah pernyataan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait dalam sengketa Laut Natuna dengan China. Dia menyatakan hal itu memperlihatkan hanya berupaya untuk merendahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Dahnil mengatakan pernyataan PKS mengabaikan fakta bahwa pernyataan Prabowo yang memilih jalan damai untuk menghadapi China sama seperti pernyataan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, sebagai otoritas diplomasi luar negeri.

"Pernyataan PKS saya pahami sebagai pernyataan politik yang sarat dengan modus men-down grade Menhan," kata Dahnil, Sabtu (4/1).

Sebelumnya, PKS menyebut Prabowo bersikap lembek menghadapi China dalam perebutan hak kepemilikan Laut Natuna.

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menyayangkan respons Prabowo terhadap manuver China. Dia mengatakan Prabowo tidak boleh menganggap enteng masalah kedaulatan di perairan utara Indonesia.

"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng, santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," kata Kholid dalam keterangan tertulisnya.

Dahnil mengatakan Prabowo bersama TNI fokus menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). TNI juga sudah diperintahkan untuk meningkatkan aktivitas patroli di perairan Natuna.

"Selanjutnya Menhan dalam posisi siap menerima perintah sikap negara melalui Presiden, apa pun keputusan tersebut," kata Dahnil. (Im/CNNIndonesia)