[Dok. Kemenkeu]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Utang pemerintah tembus Rp 6.074,56 triliun hingga Desember 2020. Angka tersebut naik Rp 136,92 triliun dari posisi Rp 5.910,64 triliun di November. Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 38,68%.

Meski begitu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, posisi Indonesia masih relatif cukup hati-hati dengan rasio utang 38,68% tersebut.

"Kita perkirakan (utang) akan mendekati 40% dari PDB namun sekali lagi Indonesia masih relatif dalam posisi yang cukup hati-hati atau prudent," kata Sri Mulyani dikutip dari Antara, Selasa (16/2/2021).

Pasalnya, rasio utang pemerintah di negara-negara lain terhadap PDB jauh lebih besar ketimbang Indonesia. Bahkan, ada beberapa negara yang rasio utang pemerintahnya melampaui PDB. Misalnya untuk negara maju yakni Amerika Serikat (AS) sekitar 103%, dan Prancis lebih 118%.

Lalu, beberapa negara maju lainnya juga memiliki rasio utang yang cukup besar terhadap PDB seperti Jerman 72%, China hampir 66%, dan India mendekati 90%.

Lalu untuk negara-negara di ASEAN seperti Thailand 50%, Filipina 54,8%, Malaysia 66%, dan Singapura yang melampaui PDB yakni 131%.

Selain itu, menurutnya pemerintah mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan kebijakan, sehingga kontraksi ekonominya cukup moderat. Lalu, defisit APBN 2020 6,09% jauh lebih kecil dibandingkan negara lain yang di atas 10% seperti AS yang mendekati 15%, dan Prancis 10,8%.

"Ini artinya apa? Negara-negara ini hanya dalam satu tahun utang negaranya melonjak lebih dari 10%, sementara Indonesia tetap bisa terjaga di kisaran 6%," jelas Sri Mulyani.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan dari konferensi pers APBN KiTa pada 18 Januari lalu, porsi utang pemerintah terdiri dari surat berharga negara (SBN) Rp 5.221,65 triliun dan pinjaman Rp 852,91 triliun.

Jika dilihat lebih rinci lagi, SBN dari domestik terdiri dari surat utang negara Rp 3.303,78 dan surat berharga syariah negara Rp 721,84 triliun. Lalu, ada valas di surat utang negara Rp 946,37 triliun dan surat berharga syariah negara Rp 249,66 triliun. Sementara, utang pemerintah dari pinjaman, rinciannya bilateral Rp 333,76, multilateral Rp 464,21 triliun, dan commercial banks Rp 42,97 triliun. [detik.com]