kip lhok
Beranda / Berita / Nasional / Sri Mulyani Tepis Kritikan Ketua MPR soal Utang

Sri Mulyani Tepis Kritikan Ketua MPR soal Utang

Jum`at, 17 Agustus 2018 17:05 WIB

Font: Ukuran: - +

Foto: Merdeka

Dialeksis.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menepis kritikan soal cicilan utang negara yang sudah berlebih dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan, saat berpidato di Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2018, Kamis pagi tadi, 16 Agustus 2018.

Dia menjelaskan, defisit APBN saat ini masih dalam kondisi sehat. Hal itu juga berdampak pada keseimbangan primer yang menurutnya sedang menuju ke arah yang positif.

Sri menegaskan, hal tersebut sudah cukup jelas untuk mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan negara sudah dilakukan dengan sangat hati-hati.

"Karena nominal defisit itu yang kadang membingungkan, sehingga dengan sengaja yang dipolitisasi angka itunya," kata Sri di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, menurutnya, meskipun defisit APBN sempat menyentuh angka 2,59 persen pada 2015 silam. Namun, angka tersebut perlahan sudah menurun pada 2016 sebesar 2,49 persen.

Kemudian, angka itu pun juga kembali mengalami penurunan pada 2017 menjadi 2,15 persen. Sementara, target di tahun 2018 ini adalah sebesar 2,12 persen.

"Dan di RAPBN 2019 ditargetkan sebesar 1,84 persen dari GDP (Produk Domestik Bruto)," katanya.

Dia menjelaskan, defisit APBN sebesar 2,59 persen di tahun 2015-2016 itu terjadi karena situasi harga komoditas jatuh. Hal itu membuat pemerintah dalam hal fiskal melakukan counter critical.

"Sehingga defisit agak lebih dalam. Namun begitu kita mengalami konsolidasi sekarang defisit di 1,84 persen. Angka ini lebih rendah atau paling kecil dibandingkan defisit paling yang terjadi di 2012 yaitu 1,86 persen dari GDP," ungkapnya.

Sri pun menyayangkan penyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan, yang menyinggung masalah anggaran kesehatan dan kaitannya dengan pembayaran utang. Dengan demikian, argumen dan perhitungan yang disampaikan oleh Zulkifli itu tidak tepat.

"Karena anggaran kesehatan yang dihitung hanya anggaran yang ada di Ibu Menkes. Padahal (perhitungan soal anggaran) kesehatan ada yang dengan PBI (Penerimaan Bantuan Iuran) dan ada yang berasal dari daerah," ujarnya. (Viva)

Keyword:


Editor :
Sammy

riset-JSI
Komentar Anda