Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur kelistrikan, air bersih, dan transportasi publik pada zaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk. Kesimpulan tersebut mereka dapatkan dari hasil survey terhadap 145 ahli di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Dalam survey yang diselenggarakan di 11 provinsi antara lain; Sumatera Barat, Lampung, Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali dan Sulawesi Tengah pada periode April-Juli 2018, sebagian besar menyatakan bahwa pembangunan tiga infrastruktur tersebut pada era Jokowi belum memenuhi harapan.

Untuk infrastruktur air bersih, jumlah responden yang menyatakan bahwa pembangunan masih buruk mencapai 44,8 persen.

Sementara itu untuk listrik dan transportasi publik, jumlah responden yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur masih buruk masing-masingnya mencapai 40 persen dan 37,2 persen.

Koordinator Survey Ahli LIPI Esty Ekawati mengatakan pandangan tersebut justru berbeda jika dibandingkan dengan infrastruktur lain.

"Untuk jaringan telekomunikasi 62,1 persen ahli mengatakan justru baik, infrastruktur kesehatan 62,1 persen, infrastruktur pendidikan 64,8 persen, BBM 58,6 persen, bandara dan pelabuhan mencapai 76,6 persen, jembatan dan jalan mencapai 60,7 persen," katanya di Jakarta, Selasa (7/8).

Selain pandangan tersebut, Esty juga mengatakan bahwa ahli juga menilai bahwa walaupun memandang pembangunan infrastruktur baik, mereka menilai itu semua belum memperbaiki pendapatan masyarakat. Mereka menilai sampai saat ini pendapatan masyarakat masih buruk.

Sebanyak 53,80 persen ahli menilai bahwa disparitas harga antar wilayah juga masih buruk.

"Mereka menyatakan itu semua belum membawa dampak, sehingga mungkin ada benarnya jika ada yang banyak mempertanyakan untuk siapa pembangunan infrasuktur ini," kata Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Firman Noor.

Selain infrastruktur, LIPI menyatakan bahwa para ahli juga menyoroti kinerja Pemerintahan Jokowi di bidang industri. Mereka menilai bahwa kinerja pemerintah di bidang industri, terutama terkait penyerapan dan kapasitas tenaga kerja masih buruk (74 persen).

Kegiatan ekonomi luar negeri, termasuk ekspor, impor serta utang luar negeri dinilai 50 persen responden berada dalam kondisi yang masih buruk.

Selain itu, hal yang juga menjadi catatan ahli adalah akses masyarakat terhadap perumahan yang dinilai oleh 54,47 persen ahli masih sangat buruk.

"Ini wajib menjadi catatan karena belum ada solusinya," lanjut Firman. (j)