[Dok. psphotograph]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hal itu tertuang dalam Surat bernomor KU.02-Mn/124 tentang Penyampaian Rekapitulasi Penghematan Belanja Kementerian PUPR TA 2021. Ditandatangani oleh Menteri PUPR, M Basuki Hadimuljono.

Sehubungan dengan surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, bersama ini disampaikan Rekapitulasi Penghematan Belanja menurut Program di Kementerian PUPR TA 2021.

Pagu Rupiah Murni Kementerian PUPR TA 2021 sebesar Rp 128,75 Triliun dan penghematan belanja Rp 17,99 Triliun segingga pagu murni menjadi sebesar Rp 110,75 Triliun.

Adapun penghematan TA 2021 dilakukan melalui langkah-langkah:

1. Tidak mengurangi alokasi belanja operasional dan alokasi kegiatan padat karya.

2. Tetap memprioritaskan penyelesaian kegiatan-kegiatan TA 2020 yang terdampak relaksasi penghematan TA 2020 dan penyelesaian KSPN di 5 DPSP

3. Penghematan belanja barang bersumber dari belanja honorium, perjalanan dinas, piket meeting, belanja jasa dan belanja non operasional lainnya

4. Penghematan belanja modal a.l. pengadaan lahan PSN yang sudah dibiayai LMAN pengadaan kendaraan, peralatan/mesin, relaksasi kegiatan SYC menjadi MYC, rekomposisi MYC

5. Penundaan kegiatan swakelola/kontraktual lainnya yang belum/sedang dilelangkan

6. Penundaan dukungan kegiatan untuk Kawasan Industri Subang

7. Relaksasi kegiatan yang tidak bisa diselesaikan di TA 2021 pada beberapa kegiatan di Kawasan Industri Batang dan Pengembangan Food Estate untuk dilanjutkan penyelesaiannya di TA 2022

8. Penghematan belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat/pemda (akun 526) a.l. jembatan gantung, rusun di luar arahan presiden dna penugasan lainnya di luar arahan presiden

9. Penghematan sisa lelang dari proses lelang yang telah selesai

Rekapitulasi penghematan per program sebagai berikut: