DIALEKSIS.COM | Jakarta - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tak ingin terburu-buru mendeklarasikan calon presiden (capres) untuk menjaga agar tak 'diserang' seperti bacapres partai Nasdem, Anies Baswedan. 

KIB merupakan koalisi yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). KIB sudah dideklarasikan sejak Mei 2022, tetapi hingga kini belum mengusung capresnya. 

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengungkapkan sisi negatif dari pendeklarasian capres terlalu cepat yaitu langsung dapat diserang oleh calon lawan. Dia mencontohkan Anies yang sudah dideklarasikan oleh Partai NasDem sejak awal Oktober 2022.

"Kita juga menyaksikan misalnya begitu Mas Anies dideklarasikan menjadi capres kan kemudian ruang tembaknya jadi bermunculan. Itu menjadi salah satu saya kira sisi negatif kalau capres terlalu awal diumumkan," jelas Arsul saat ditemui di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Minggu (5/2/2023).

Dia menegaskan, pendaftaran capres untuk Pilpres 2024masih lama yaitu pada Oktober 2023. Oleh sebab itu KIB tak ingin terburu-buru. Selain itu, dia menilai koalisi yang sudah terbentuk sekarang masih sangat cair dan sangat mungkin berubah-ubah kembali, sehingga KIB juga masih akan memperhatikan dinamika yang ada.

Arsul mencontohkan, PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai politik terbesar juga belum menentukan capres yang akan mereka usung. 

"Partai terbesar belum kemudian juga mengumumkan juga siapa capresnya maka siapapun yang disebut bacapres [bakal capres] saat ini ya juga masih bersifat fakultatif, bisa berubah juga," jelasnya. 

Di atas itu semua, lanjut Arsul, KIB juga sudah bersepakat ingin fokus ke visi dan misi daripada sosok.

"KIB dari awal memang sudah menyepakati yang ingin dikedepankan itu platform-nya dulu kemudian dicari orangnya yang cocok diusung oleh KIB," ungkap wakil ketua MPR itu.