Foto: Dok. Pertamina

DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - PT Pertamina (Persero) memproyeksikan pendapatannya akan anjlok 38 - 40% dampak dari pandemi corona (Covid-19). Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Nicke mengatakan Covid-19 membuat demand pada bahan bakar minyak (BBM) anjlok, kondisi ini membuat harga minyak turut anjlok. "Penurunan pendapatan kita 38-40%, demand turun luar biasa," ungkap Nicke dalam konferensi pers virtual, Kamis, (30/04/2020).

Lebih lanjut ia mengatakan cash flow dari Pertamina juga terganggu, sebagai perusahaan harus menentukan cara untuk survive menghadapi kodisi ini. Kondisi saat ini, kata dia, sangat tidak normal di mana harga BBM impor jauh lebih murah daripada stok BBM dari dalam negeri.

Anjloknya demand membuat stok BBM saat ini bahkan hampir mencapai dua bulan. "Kilang kita ada beberapa yang harus dikurangi, produksi di Balikpapan April sudah stop. Dua bulan stop ini digunakan untuk pemeliharaan," jelasnya.

Penurunan konsumsi tidak hanya terjadi pada BBM, namun juga avtur. Seperti diketahui upaya pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 dilakukan dengan menutup penerbangan. Nicke menegaskan meski harga minyak turun, namun demand tidak ada. Kondisi ini menyebabkan stok di kilang sangat melimpah.

"Stok juga banyak sekali di kilang kita. Kalau hanya pikir profit kita matikan semua sumur, kita impor. Apa yang terjadi kalau kita lakukan, ekosistem yang support bisnis kita akan mati," paparnya.

Kondisi inilah yang membuat Pertamina tidak bisa serta merta menurunkan harga BBM. Hal ini dikarenakan bisnis Pertamina sebagai BUMN tidak bisa serta merta mengambil keputusan dengan menutup kilang dan memilih impor. Jika hal ini dilakukan dampaknya akan membuat KKKS mati.

Pengamat minyak dan gas (migas) Universitas Trisakti Pri Agung mengatakan variabel yang berpengaruh besar terhadap perhitungan harga BBM adalah harga minyak dan kurs rupiah. Dalam menentukan harga BBM harus melihat unsur objektivitas.

"Sehingga tidak hanya mengutamakan kepentingan politis dan populis. Perlu kajian cermat dan keseimbangan berbagai aspek," kata Pri. (Im/CNBCIndonesia)