Mantan Wagub Papua Barat Irene Manibuy. Foto:

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Tokoh masyarakat yang juga mantan Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Irene Manibuy, dan Kepala Pemerintahan Suku Besar di Teluk Bintuni, Jamaluddin Iribaram, mendatangi Kantor Kepala Staf Kepresidenan di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Tokoh masyarakat Papua itu ditemui Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin. Mereka meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprioritaskan masalah di Bumi Cendrawasih.

"Presiden tolong kumpulkan orang Papua untuk bicara dalam bingkai NKRI. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Merdeka!" kata Jamaluddin di Kantor Staf Kepresiden, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).

Sementara itu, Irene memaparkan, otonomi khusus (otsus) yang diberikan kepada Papua tidak tercapai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

"Otsus pun demikian, tidak tercapai sebagaimana diundangkan dalam UU Otsus 21 2001, sehingga nanti akan berakhir 2021. Masalah pemekaran-pemekaran wilayah di Papua harus diprioritaskan, memperpendek rentang kendali pemerintah, baik pusat ke masyarakat maupun provinsi, kabupaten," ucap Irene.

Ia menilai, perlu ada kebijakan mengenai partai politik (parpol) untuk masyarakat Papua. Karena itu, ia mendorong terbentuknya partai lokal untuk orang Papua agar aspirasi politiknya dapat terwakilkan.

"Perlu ada kebijakan politik parpol lokal bagi orang Papua. Karena sekarang kondisi yang terjadi, keterwakilan orang Papua semakin kecil dibanding masyarakat. Ini akumulasi yang riak-riak membuat kekecewaan," ujar Irene. (im/okezone)