DIALEKSIS.COM | Jakarta - Tim Pembela Jokowi (TPJ) menilai, diserfikasi energi yang berhasil dilakukan oleh Pemerintahan Jokiwi-JK,  dari energy fossil ke energi terbarukan dapat menghemat kekayaan sumber daya alam kita secara jangka panjang. Hal ini perlu dikapitalisasi secara maksimal untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat sesuai dengan amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 

Yang lebih utama dari program energi pemerintah, baik disersifikasi fossil ke energi terbarukan dan program satu harga adalah keberpihakan negara dalam  memberikan keadilan antar generasi dan wilayah di berbagai pelosok negeri, dari Papua, Maluku sampai pedalaman Kalimantan dan Sumatera "Ini sangat positif, rakyat Papua, Maluku dan berbagai daerah yang biasanya membayar BBM dengan harga lebih mahal , sekarang bisa mereka dapatkan secara lebih murah dengan harga stabil," kata Koordinator Nasional TPJ, H. Nazaruddin Ibrahim, disampingi Koordinator Relasi Publik dan Media, J Kamal Farza, kepada media Kamis (14/2) petang.

Pemerintah telah menjawab dengan keberanian dan keberpihakan kepada masyarakat terpencil, sehingga disparitas dapat ditekan dan dihilangkan dan rakyat diseluruh pelosok negeri mendapatkan keadilan.  Saat ini pemerintah berhasil menerapkan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di 131 titik di seluruh pelosok Indonesia. "Puluhan tahun masyarakat Papua, membeli bensin dengan harga sampai rp 50.000 seliter, sekarang mereka bisa menikmati harga bensin sama dengan harga di Jakarta. Keberpihakan ini layak dan wajib diteruskan," imbuhnya.

Dari sisi pangan, menurut TPJ, Pemerintahan Indonesia Kerja berhasil memotong rantai distribusi dan menjaga stabilitas harga pangan, khususnya saat hari besar keagamaan dan nasional, merupakan sisi lain dari keberhasilan pemerintah yang layak dipertahankan dan diteruskan di masa mendatang.  Nazar juga mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang berhasil menaikkan secara signifikan anggaran untuk program kedaulatan pangan dari angka Rp 67,3 triliun menjadi Rp 103,1 Triliun pada tahun ini. Komitmen pemerintahan ini,  selain dapat mewujudkan kedaulatan pangan nasional, juga suatu waktu nanti akan memutuskan mata rantai impor pangan dari luar. "Pak Jokowi harus terus lebih memberi perhatian untuk kedaulatan pangan ini, karena selain akan memakmurkan petani, juga akan menghentikan ketergantungan pada negara lain dalam hal pangan," tambah Nazar.

Di sisi lain, TPJ juga mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Jokowi dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang energi dan pangan. Dalam bidang energi misalnya, Jokowi membubarkan petral. Sedangkan dari sisi pangan, mengutip data Kementerian Pertanian, saat ini sudah ada 782 mafia pangan yang diproses hukum, di mana 409 di antaranya sudah dijebloskan ke penjara. "TPJ menyarankan, di masa mendatang upaya penegakan hukum terhadap mafia pangan yang sudah mulai diseriusi pemerintah, dapat dilakukan lebih terintegrasi sehingga mafia pangan dapat diberantas sampai ke akar-akarnya," ujar Nazaruddin Ibrahim.

Demikian juga halnya dengan program listrik masuk desa telah memberi kesempatan kepada rakyat kecil yang berada di pedesaan untuk menikmati listrik sampai di pedesaan. "Ini bukan hanya persoalan berapa kita punya kue, tetapi lebih mendasar lagi adalah bagaimana kue itu dibagi dan siapa saja yang menikmati kue tersebut," tambah Nazar.

Nazar menceritakan, pengalamannya bertemu dengan salah seorang rekannya yang  berkunjung ke Mappi di Papua dan melihat dari dekat, bagaimana masyarakat di sana terutama desa pedalaman seperti Desa Enem sangat gembira, karena baru sekarang mereka dapat menikmati listrik." (j).