[Dok: Unhas for Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pusat Penelitian Perdamaian, Konflik dan Demokrasi (Center for Peace, Conflict and Democracy atau CPCD) Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dan Ikatan Alumni Unhas Papua menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema Merajut Dinamika Mewujudkan Papua Damai, Sabtu (20/8/2022) di kampus Unhas Tamalanrea. 

Kegiatan ini dibuka oleh Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa dengan menyampaikan bahwa Unhas menjadi bagian dari masyarakat Papua dan selalu mendukung untuk pengembangan masyarakat Papua, khususnya pada pengembangan sumber daya manusia.

“SDM Papua adalah kunci kesejahteraan Papua dan untuk Unhas terus berkomitmen untuk mendorong penguatan SDM dan Lembaga masyarakat Papua,” ujar Rektor Unhas Prof jamaluddin.

Prof Jamal juga mendorong untuk terus membuka dialog dengan semua pihak dan berharap kegiatan CPCD sekarang menjadi ruang dialog yang terus dilakukan.

Kegiatan dilanjutkan kemudian penandatangan MoU Pemerintah Provinsi Papua dan Universitas Hasanuddin yang dilakukan oleh Dr. Mohammad Musa’ad yang juga Asisten Pereknomian dan Kesejahteraan dan Prof. Jamaluddin Jompa Rektor Universitas Hasanuddin.

Seminar nasional ini hadiri oleh Menteri Kordinator Hukum dan HAM, Prof Mahfud MD sebagai pembicara kunci.

Seminar ini juga dihadiri oleh tiga narasumber yaitu Dr Mohammad Musa’ad mewakili Pemerintah Provinsi Papua, Dr.Ir.Apolo Safanpo yang juga Rektor Universitas Cendrawasih dan Prof.Dr.Dwia Aries Tina Pulubuhu sebagai Senior Researcher CPCD dan Guru Besar Sosiologi Unhas.

Kegiatan ini dipandu oleh Agussalim Burhanuddin, SI.IP, MIRAP yang juga peneliti CPCD Unhas dan dosen Hubungan Internasional Fisip Unhas.

Dalam presentasinya, Prof Mahfud menjelaskan sangat mengapresiasi seminar yang dilakukan CPCD Unhas dan berharap akan memberikan kontribusi pada kebijakan pemerintah dalam merespon permasalahan di Papua.

“Pemerintah senantiasa melakukan upaya pendekatan menjaga pengamanan yang tanpa kekerasan dan tanpa ada senjata,” ujar Prof Mahfud.

Untuk itu Prof Mahfud menyampaikan untuk terus meningkatkan intensitas dialog dengan melibatkan semua pihak untuk mencari solusi bersama pada pengelolaan SDA dan SDM.

Selanjutnya, Dr Musa’ad menyampaikan bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus Papua tidak cukup dari pemerintah daerah saja, namun membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat khususnya dalam hal penguatan kewenangan dalam pemerintah Papua untuk mengelola keuangan daerah dan tata kelola sesuai dengan konteks masyarakat Papua.

“Hal lain yang penting untuk agenda ke depan adalah pembangunan sosial berbasis konsteksual dan strategi kebutuhan dasar dengan peningkatan layanan sosial dan pemberian fasilitas sosial, peningkatan keadialan, pemerataan dan kedamaian serta lesempatan yang sama,” ungkap Dr Musa’ad.

Demikian halnya juga, kata dia, dengan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM orang Papua Asli yang diharapkan dapat menjadi pemeran utama dalam pembangunan Papua. Hal lain yang penting adalah, diperlukan penyelesaian permasalahan HAM dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Rektor papua meminta penyelesaian masalah Papua harus dengan serius dan bermartabat dengan senantiasa menghargai nilai-nilai budaya masyarakat Papua.

Prof Dwia sebagai pembicara ketiga menjelaskan pentingnya memberi peluang soft-power dalam penyelesaian Papua.

“Ada beberapa agenda penting yaitu mengedepankan pendekatan keamanan yang humanis dan senantiasa menghargai nilai budaya Papua. Agenda kedua adalah membuka dialog yang seluas-luasnya dengan semua kelompok untuk mendapatkan berbagai alternative penyelesaian masalah,” ungkap Prof Dwia.

Selain itu, Prof Dwia menyarankan untuk memaksimalkan Agenda ketiga adalah dengan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memastikan orang Papua asli yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan bekerja untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Agenda keempat terkait dengan peningkatan kesejahteraan dengan berbasis pengembangan masyarakat dengan berbasis lokal dengan menjadikan orang Papua sebagai subyek. Agenda terakhir adalah mendorong lahirnya bibit perdamaian dengan mendorong mahasiswa Papua menjadi agen perdamaian untuk mewujudkan harmonisasi kehidupan di tingkat komunitas.

Selain itu, Prof Dwia menyarankan penguatan organisasi masyarakat sipil dan tokoh masyarakat sebagai peace maker dan peace keeper. Setelah semua narasumber mempresentasikan materinya, seminar dilanjutkan dengan diskusi yang melibatkan penanya dari kepala desa dari Kabupaten Wajo, mahasiswa Unhas dari Papua dan mahasiswa Fakultas Hukum Unhas.

Kegiatan seminar dilakukan secara daring dan luring. Pelaksanaan luring dilakukan di Gedung Micro Finance Center Unhas yang dihadiri oleh peneliti, mahasiswa Unhas dari Papua, serta pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh beberapa perwakilan universitas negeri dan swasta di Makassar dan Indonesia Kawasan Timur. Kegiatan daring dilaksanakan melalui aplikasi Zoom dan Youtube.[]