DIALEKSIS.COM, Jakarta-  Evaluasi terhadap sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat dan revisi UU Pilkada kembali mencuat.

Wacana ini menjadi pembahasan dalam pertemuan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Utut Adianto, di Kompleks Parlemen pada Jumat (6/4).

Menurut Tjahjo, mereka berdiskusi masalah implikasi pilkada serentak berbiaya tinggi, dan ujungnya banyak calon yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di sisi lain, pilkada serentak tahun 2019 juga sudah selesai masa transisinya tahun depan.

"Tadi Pak Ketua menawarkan bagaimana kita revisi ulang UU Pilkada dan nanti akan dibicarakan setelah Pak Ketua bertemu dengan Bapak Presiden, akan bertemu dengan KPU, Bawaslu dan semua pihak yang ada," ungkap Tjahjo saat konferensi pers usai pertemuan.

Sementara itu Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebutkan, setelah dilakukan evalusasi memang banyak masalah yang dihadapi dalam sistem pilkada langsung.

Bahkan sudah banyak apsirasi masyarakat agar sistem pemilihan langsung dilihat kembali asas manfaatnya.(JPNN)