DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi seruan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono agar para pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno melakukan boikot pajak. Ia mengaku tak gentar mendengar seruan itu.

Sri Mulyani meyakini, seruan politisi Partai Gerindra itu tak akan dianggap serius oleh warga. Bahkan, banyak politikus tidak mendukung ajakan tersebut.

"Kalau saya lihat di antara teman-teman politisi sendiri juga sudah pada berkomentar," ujar Sri Mulyani, di Gedung Kementerian Keuangan, seperti dikutip dari tempo.co, Jumat, (17/5/2019)

Ia mengingatkan, partai politik juga mendapat pembiayaan dari APBN. Sri pun memastikan ajakan boikot pajak tak berarti membuat roda pemerintahan tak berjalan.

"Seluruh aparat termasuk DPR, partai politik pun juga dapat dari APBN, jangan lupa," ucapnya. 

"Karena mereka mendapat per kepala, jadi kalau nggak mau bayar pajak, ya masak negaranya nggak jalan," tambahnya.

Sri Mulyani menegaskan masalah perpajakan telah di atur oleh UU. Ia pun menyebutkan hak dan kewajiban harus seimbang.

"Jadi kalau kita mau menjaga negara ini bersama, ya kita harus menjalankan kewajiban. Boleh meminta haknya tetapi juga kewajiban harus dilakukan," katanya.

Sebelumnya Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono menyatakan seruan boikot pajak itu sebagai bentuk pelaksanaan hak masyarakat karena mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019. 

"Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate," ujar Arief, Rabu, (15/5/2019).

Menurutnya, Ini adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019. Ajakan disampaikan Arief khusus kepada masyarakat yang memilih Prabowo dan Sandiaga dalam pemilu sebelumnya. 

"Jika terus dipaksakan hasil pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019," katanya.