Foto: Ist.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wasekjen DPP Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (Pispi), Nurchalis SP MSi menilai perlu adanya tatakelola yang lebih baik lagi terhadap rantai pasokan crude palm oil (CPO) di Indonesia. 

Sebab, kondisi tidak berbanding lurus dengan fakta Indonesia sebagai salah satu penghasil CPO terbesar di dunia.

“Itulah makanya kenapa sengkarut sawit dan minyak goreng kita belum selesai,” ucapnya kepada Dialeksis.com, Senin (20/6/2022). 

Untuk itu, menurutnya perlu ada solusi yang untuk mencari formulasi terbaik sehingga tidak ada yang dirugikan sama sekali. 

Saat ini, kata Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Aceh itu, dampak yang paling terasa adalah masyarakat kecil yang memiliki kebun sawit. 

Ia menyarankan kepada Pispi untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar hal-hal yang menyangkut hajat hidup petani sawit dapat diprioritaskan kedepannya.  

Menurut Nurchalis, dalam perjalanan ekspor CPO itu sendiri masih sangat tertutup untuk mendapat akses ekspor. 

“Oleh karena itu, kita menyoroti agar dibuka transparansi,” ucapnya. 

Kemudian ia menyoroti terkait Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), ia meminta agar dana itu dapat dikelola oleh daerah penghasil kebun sawit.  

“Atau dana itu diberikan untuk menyubsidi petani sawit yang ada di wilayah tersebut. Sehingga jika terjadi dampak seperti ini, bisa untuk mensubsidi minyak goreng di daerah itu sendiri,” terangnya.

Untuk diketahui, Pispi baru saja menggelar talkshow pertanian bertemakan 'Mengurai Sengkarut Sawit dan Minyak Goreng' di Hotel Artotel Suites Mengkuluhur, Jakarta, Minggu (19/6/2022). 

Adapun narasumber yang hadir diantaranya Prof. Dr. Arif Satria, SP., M.Si selaku Ketua Dewan Pakar BPP PISPI/Rektor IPB University. 

Dr. Boyke Setiawan Soeratin, SP.,MM.Agr dari Indonesia Planters Society. Muslim, S.HI, MM selaku Anggota Komisi VI DPR-RI. 

Yeka Hendra Fatika dari Ombudsman RI. Deputi I Kemenkoperekonomian, Dr. Ir. Musdhalifah Machmud, MT. [NOR]