Ketua Harian KONI Aceh, Kennedi Husein. Foto: doc Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh menegaskan setiap cabang olahraga yang mengikuti babak kualifikasi Pra Pekan Olahraga Aceh (PORA), termasuk bola voli, wajib mengantongi rekomendasi dari KONI kabupaten/kota.
Rekomendasi tersebut menjadi syarat penting untuk memastikan legalitas atlet maupun tim yang akan bertanding pada PORA XV 2026 di Kabupaten Aceh Jaya.
“Tanpa adanya rekomendasi itu, kami tidak bertanggung jawab terhadap nasib atau kepastian atlet, baik secara personal maupun tim, untuk mengikuti PORA 2026 di Aceh Jaya,” kata Ketua Harian KONI Aceh, Kennedi Husein, Selasa (14/7/2026).
Pernyataan itu disampaikan Kennedi didampingi Ketua Harian Panitia Besar (PB) PORA XV 2026, Muslem HS, dan Wakil Ketua II KONI Aceh, Bachtiar Hasan.
Kennedi mengatakan penegasan tersebut perlu kembali disampaikan karena masih terjadi friksi di internal Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (Pengprov PBVSI) Aceh. Konflik berkepanjangan itu dinilai telah menghambat pelaksanaan Pra PORA cabang olahraga bola voli.
Menurut Kennedi, ketentuan mengenai rekomendasi KONI kabupaten/kota bukan kebijakan yang muncul secara tiba-tiba. Aturan tersebut telah diberlakukan sejak jauh hari sebagai bagian dari regulasi penyelenggaraan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Sebagai organisasi yang membina cabang olahraga, kata dia, KONI kabupaten/kota memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada atlet atau tim yang diberangkatkan mewakili daerah masing-masing.
“Ini bukan kebijakan yang muncul belakangan. Rekomendasi tersebut juga berkaitan dengan regulasi pendanaan, terutama untuk menjamin akuntabilitas dan keabsahan penggunaan anggaran,” ujar Kennedi.
Ketua Harian PB PORA XV 2026, Muslem HS, mengatakan panitia hanya akan menerima kontingen dan cabang olahraga yang secara resmi didaftarkan oleh KONI kabupaten/kota.
PB PORA, lanjutnya, tidak akan memberikan toleransi kepada atlet maupun tim yang tidak memenuhi ketentuan administrasi tersebut. Ketentuan itu juga berlaku dalam penyediaan fasilitas konsumsi dan akomodasi selama PORA berlangsung.
“Kami telah melakukan briefing mengenai hal tersebut karena ini menyangkut legalitas penyelenggaraan. Kami tidak mau mengambil risiko,” tegas Muslem.
KONI Aceh juga mengingatkan Pengprov PBVSI Aceh agar berkoordinasi dengan KONI kabupaten/kota terkait keikutsertaan tim dalam Pra PORA.
Tanpa koordinasi dan rekomendasi resmi, tim yang diberangkatkan dengan mengatasnamakan kabupaten/kota berpotensi tidak dapat mengikuti PORA, meskipun telah dinyatakan lolos dalam babak Pra PORA.
“Masalahnya, mereka tidak didaftarkan oleh KONI setempat kepada PB PORA sebagai cabang olahraga yang telah lolos Pra PORA. Kalau seperti ini, tentu semuanya menjadi sia-sia,” kata Kennedi.
Pelaksanaan Pra PORA bola voli sejauh ini telah beberapa kali dijadwalkan. Namun, agenda tersebut belum terlaksana akibat konflik berkepanjangan di tubuh Pengprov PBVSI Aceh.
KONI Aceh sebelumnya juga sempat menyatakan akan mengambil alih pelaksanaan Pra PORA bola voli apabila persoalan tersebut tidak segera diselesaikan. Berdasarkan jadwal terakhir, Pra PORA bola voli direncanakan berlangsung pada Agustus 2026.
Sejumlah pengurus cabang dan pegiat bola voli di Aceh berharap kisruh di tubuh Pengprov PBVSI Aceh segera berakhir. Mereka meminta KONI Aceh berkoordinasi dengan Pengurus Pusat PBVSI di Jakarta untuk mencari solusi yang cepat dan tepat.
Salah seorang sumber dari kalangan pengurus cabang menilai, apabila konflik tidak kunjung terselesaikan, pembekuan kepengurusan dan penunjukan pelaksana tugas atau caretaker dapat dipertimbangkan untuk mempersiapkan Musyawarah Provinsi Luar Biasa PBVSI Aceh.
“Hanya dengan langkah tegas, dunia bola voli Aceh dapat kembali bergairah dan dikelola oleh sosok yang kredibel, kompeten, serta benar-benar memiliki kepedulian terhadap kemajuan olahraga bola voli Aceh,” ujarnya. [*]
Sebelumnya
