Bisakah Menteri Keuangan Baru Membawa Indonesia Keluar dari Jebakan Utang?

DIALEKSIS.COM | Opini - Pelantikan Menteri Keuangan yang baru oleh Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru sekaligus ujian paling krusial bagi masa depan ekonomi Indonesia. 

Di tengah ekspektasi publik yang membubung tinggi terhadap program-program prioritas pemerintah, sang bendahara negara yang baru langsung dihadapkan pada satu monster besar yang terus mengintai di ruang fiskal kita: jebakan utang (debt trap). 

Pertanyaan mendasar yang kini menggelitik para pelaku ekonomi dan masyarakat awam adalah: bisakah nakhoda baru Kemenkeu ini membawa Indonesia keluar dari lingkaran setan utang, atau kita justru akan terperosok lebih dalam?

Jawabannya adalah bisa, asalkan Menteri Keuangan yang baru berani mengambil langkah-langkah ekstrem yang tidak populer namun berkelanjutan. 

Menyelamatkan Indonesia dari jebakan utang bukan sekadar masalah matematika fiskal di atas kertas. Ini adalah ujian keberanian politik untuk merombak postur APBN yang selama ini terlalu nyaman menggunakan formula "gali lubang tutup lubang" menerbitkan utang baru hanya untuk membayar bunga utang lama. 

Tugas ini menjadi berkali-kali lipat lebih berat karena Menkeu harus menyelaraskan ambisi janji kampanye Presiden Prabowo dengan disiplin anggaran yang ekstra ketat.

Menghentikan Praktik "Gali Lubang Tutup Lubang"

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memotong secara drastis ketergantungan pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baru yang tujuannya hanya untuk membiayai belanja rutin. 

Menteri Keuangan baru wajib menekan defisit anggaran ke level yang jauh lebih aman. Rasio utang terhadap PDB (Debt to GDP Ratio) tidak boleh lagi hanya dijaga agar "aman secara undang-undang", melainkan harus aman secara riil dari risiko gagal bayar (default) dan penurunan peringkat utang investasi yang bisa mempermahal biaya bunga di masa depan.

Menggenjot Pendapatan Negara Tanpa Mencekik Rakyat

Menaikkan pendapatan negara adalah keharusan, namun caranya tidak boleh dengan terus-menerus memeras daya beli masyarakat kelas menengah melalui kenaikan tarif pajak yang agresif. 

Menkeu baru harus bergeser ke arah perluasan basis pajak (tax base), menyasar sektor ekonomi bayangan (underground economy), serta mengejar kepatuhan pajak dari sektor komoditas bernilai tinggi. 

Selain itu, optimalisasi dividen BUMN harus ditingkatkan. Perusahaan pelat merah harus dipaksa menyetor keuntungan maksimal ke kas negara, alih-alih terus-menerus meminta "suntikan" berupa Penyertaan Modal Negara (PMN).

Pengetatan Belanja dan Audit Efisiensi

Di sinilah fungsi Menteri Keuangan sebagai "rem darurat" diuji. Menkeu baru tidak boleh menjadi sekadar stempel bagi syahwat politik kementerian lain. Harus ada keberanian untuk memilah skala prioritas dari program-program besar pemerintah. 

Setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan wajib diaudit efisiensinya secara digital dan transparan. Kebocoran anggaran di rantai birokrasi harus disumbat total agar setiap dana yang ditarik baik dari pajak maupun pembiayaan benar-benar terserap menjadi output yang produktif.

Mengalihkan Struktur Utang ke Sektor Produktif

Jika terpaksa harus menarik utang, pola pikirnya harus diubah total dari konsumtif menjadi produktif (income-generating). Utang tidak boleh habis untuk subsidi yang salah sasaran atau proyek mercusuar tanpa dampak ekonomi instan. 

Setiap utang baru wajib dialokasikan khusus untuk program yang dapat menghasilkan devisa atau memperkuat struktur ekonomi jangka panjang, seperti hilirisasi industri, ketahanan energi, dan ketahanan pangan. 

Secara paralel, pemerintah harus memperbanyak skema pendanaan alternatif non-utang, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi asing langsung (FDI).

Menteri Keuangan baru memiliki kapasitas teknis dan rekam jejak yang mumpuni untuk menyelamatkan APBN kita. Namun, kalkulasi ekonomi yang matang tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya political will atau dukungan politik yang kuat. 

Keberhasilan menteri baru untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan utang pada akhirnya akan sangat bergantung pada seberapa besar ruang dan wewenang yang diberikan oleh Presiden Prabowo untuk berkata "tidak" pada kebijakan-kebijakan yang menghamburkan anggaran demi popularitas jangka pendek. Jika ketegasan fiskal ini berhasil ditegakkan, keluar dari jebakan utang bukanlah hal yang mustahil. [**]

Penulis: Fohan Muzakir, M.Sos (Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh (UMMAH); Email: fohanm@gmail.com)