Ilustrasi jalan tol. [Foto: dok. PUPR]DIALEKSIS.COM | Opini - Di daerah yang warganya masih banyak miskin. Jalan Tol (tax on location) tidak perlu-perlu amat. Maklum, di daerah termiskin itu. Sebagian besar warga masih pakai sepeda motor. Sesekali untuk jarak yang relatif jauh menumpang bus umum. Manfaat secara global tetap ada. Tapi ya sudahlah.
Tol di daerah bekas konflik itu mulai dibangun tahun 2018. Dioperasikan mulai 2020, tapi hanya untuk satu seksi. Seksi-seksi lainnya menyusul bertahap hingga 2024. Kecuali satu seksi yang gak seksi-seksi. Gak siap-siap dengan alasan yang selalu sama. Alasan yang terkesan settingan.
Berbekal alasan yang terdengar seperti dibuat-buat itulah. Satu seksi di jalan tol itu buka tutup. Sebentar-sebentar buka, buka kok sebentar sebentar. Sebentar dibuka, sebentar kemudian tutup lagi. Masyarakat pengguna dibuat seperti bahan 'permainan' mereka sang pengelola.
Mengapa disebut alasan yang dibuat-buat, soalnya, dari awal tahun 2024. Seribu janji sudah terucap. Sejuta kata sudah dibentang, oleh pejabat badan negara yang mengurus proyek nasional itu. Selalu disampaikan, sedikit lagi siap, sedikit lagi. Tapi tak pernah siap, tak pernah tuntas. Janji tinggal janji, kata hanya untuk diurai.
Pada momen-momen tertentu memang seksi itu dibuka. Saat lebaran, tahun baru, atau darurat bencana seperti sekarang. Lalu tak lama tutup lagi, dengan alasan yang sama. Alasan yang sudah dipersiapkan. Alasan template. Dari pejabat yang kepalanya mungkin sudah diatur dengan template.
Alasan utama adalah ada beberapa bagian tanah yang belum diganti rugi. Kalau demikian, mengapa pula dibangun jalan tol di atas tanah warga yang belum dibayar lunas. Bukankah ini perampasan tanah hak milik warganegara?. Perilaku kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan negara.
Mestinya, kalau tanah warga sudah duluan dicaplok negara. Kemudian warga dengan berat hati harus menerima pembayaran. Cepat-cepatlah bayar. Jangan ditahan-tahan. Jika warga menolak menerima, kan negara bisa menitip uang ke pengadilan dengan alasan kepentingan publik dan pembangunan. Ah…para pejabat tahu itu.
Lalu, mungkin berpuluh rapat sudah digelar di banyak tempat. Rapat untuk menyelesaikan masalah ganti rugi. Ganti rugi yang sedikit lagi. Mengapa pula tidak selesai-selesai. Apakah negara tidak punya uang untuk bayar tanah warga yang sudah duluan dicaplok. Jangan biarkan bisul itu tidak diobati.
Rasanya tidak mungkin negara tidak punya uang untuk melunasi. Atau ada apa dengan para pejabat dari instansi terkait yang mengurus soal itu. Apakah mereka punya kecakapan untuk itu. Atau sengaja mengulur. Supaya ada permainan. Mempermainkan masyarakat pada umumnya.
Lalu alasan berikutnya bahwa ada pekerjaan yang belum selesai, Itu juga alasan yang sangat mengambang. Memang di beberapa titik ada pekerjaan yang belum selesai. Beberapa titik birem dan pagar sisi jalan. Tapi kondisi seperti itu sudah berlangsung setahun sejak ‘permainan’ itu dimulai. Lalu, kalau masih masalah mengapa tol itu bisa dibuka dan dilewati kendaraan. Kan aneh.
Muncul pertanyaan, bila warga pemilik tanah bersedia menjual tanahnya. Lalu mengapa pemerintah tak segera melunasinya. Atau negara memberi jaminan kepada warga pemilik tanah, bahwa tanah mereka pasti dibayar, agar pekerjaan pagar dan birem jalan dirampungkan.
Karena sejauh 74,2 kilometer sudah selesai. Lintasan jalan sudah rampung. Bebas dari hambatan. Tapi mengapa hanya sedikit lagi masalah kecil terhambat sampai menahun. Malah sudah berganti tahun. Masalah yang menjadi bisul itu seakan dipelihara untuk maksud tertentu.
Atau, pengelola sangat menikmati dengan mempermainkan masyarakat. Atau ada target tertentu yang ditunggu pengelola tol. Atau ada perintah senyap tertentu dari petinggi yang nun jauh di sana yang wajib dipatuhi. Atau bisul siapa yang sedang ‘dipelihara’ di jalan tol itu. [**]
Penulis: Murdeli (wartawan)
Sebelumnya
