Maharadi, Pengamat Politik dan Sosial Budaya. [Foto: dok. Pribadi]

DIALEKSIS.COM | Opini - Salah satu poin penting sistem tata negara Indonesia adalah pemisahan kekuasaan antara Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Mulai dari level pusat sampai Kabupaten/Kota. Eksekutif dan Legislatif dipilih melalui proses pemilu.

Sangat penting mengetahui apa saja gagasan mereka terutama para calon legislatif (caleg) jika terpilih nanti. Caleg bukan Bupati, tugas dan tanggung jawab mereka berbeda. Fungsi utama Legislatif adalah menyusun peraturan dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Jika ada hal yang tidak nyaman dirasakan oleh masyarakat, seperti persoalan sampah, Danau Lut Tawar, Perkebunan kopi, lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan seterusnya, maka tugas legislatif menyusun peraturan yang dapat mengatasi hal tersebut. Ada aturan tata kelola, aturan perencanaan, atau aturan tentang anggaran untuk mengatasi masalah. Aturan tersebut dijalankan oleh Bupati bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jadi, legislatif bukan eksekutif. 

Legislatif tidak memiliki kewenangan mengatur OPD. Legislatif hanya mengawasi apakah aturan yang dibuat sudah berjalan sesuai dengan maksud awal aturan dibuat. Jika tidak, legislatif dapat memakzulkan Bupati, Gubernur atau presiden sesuai dengan kewenangan di masing-masing level.

Karena itu, setiap caleg semestinya tahu apa persoalan yang akan diselesaikan dalam 5 tahun mendatang. Bagaimana persoalan diatasi, bagaimana bentuk aturannya, apa gagasannya untuk membangun daerah. Tapi, jika caleg tanpa gagasan yang substansial maka pemilu hanya sebagai penyedia lapangan kerja bagi caleg. 

Dalam dunia politik, keberadaan caleg tanpa gagasan yang substansial hanya akan menjadi beban daerah dan beban APBD/APBK. Mereka yang diharapkan menjadi bagian solusi malah akan menjadi bagian dari masalah. Terlebih lagi, saat fenomena ini terjadi di wilayah seperti Gayo, menunjukkan isyarat bahwa politisi tersebut mungkin telah kehilangan ikatan dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Gayo secara keseluruhan.

Gayo merupakan salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang Secara administratif dataran tinggi Gayo meliputi wilayah Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. yang kaya akan budaya, sejarah, dan kekayaan alamnya. Namun, kehadiran caleg tanpa gagasan dalam konteks politik di wilayah ini mengundang pertanyaan tentang sejauh mana para politisi ini benar-benar peduli dan memahami kompleksitas serta masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat Gayo.

Gagasan merupakan fondasi utama yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin, terutama bagi politisi yang ingin mewakili kepentingan masyarakat di tingkat legislatif. Tanpa gagasan yang kuat, politisi cenderung memperlihatkan keterbatasan dalam merumuskan solusi dan kebijakan yang berdampak positif bagi Gayo secara menyeluruh.

Selain itu, caleg tanpa gagasan juga berisiko terjebak dalam orientasi politik yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ketika seorang politisi mengabaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dampak negatifnya dapat terasa luas dan mencerminkan bahwa mereka mungkin berfokus pada kepentingan sempit. 

Hal ini menjadi isyarat bahwa politisi dari wilayah Gayo mungkin berada jauh dari panggung Provinsi dan kurang memahami dinamika serta tantangan yang dihadapi oleh seluruh masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya kritik konstruktif dan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas calon legislatif agar pemimpin yang berkualitas dan berkomitmen untuk Gayo dapat terpilih.

Agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat Gayo, dapat diwakili secara baik dan efektif, diperlukan caleg yang memiliki gagasan yang kuat, kompeten, dan mengutamakan kepentingan bersama. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu dan penyeleksian ketat dari partai politik menjadi kunci untuk mencegah terpilihnya caleg tanpa gagasan dan memastikan kehadiran pemimpin yang berintegritas dan responsif terhadap seluruh masyarakat.

Ke depan Forum bersama menjadi salah satu solusi untuk memperkuat keterhubungan antara caleg dan masyarakat di wilayah Gayo. Forum ini akan menjadi wadah untuk mendekatkan wakil rakyat dengan konstituennya, mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat, serta merumuskan langkah-langkah konkret untuk memajukan daerah.

Dalam era digital ini, teknologi dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan forum bersama secara lebih inklusif dan efisien. Platform daring atau media sosial dapat digunakan untuk menyelenggarakan pertemuan virtual yang melibatkan lebih banyak orang dari berbagai wilayah di Gayo. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi caleg untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang beragam latar belakang dan mendapatkan masukan yang lebih beragam.

Demikian pula, caleg perlu berkomitmen untuk terlibat aktif dan responsif dalam berinteraksi dengan masyarakat. Keterbukaan dan transparansi dalam berinteraksi dengan masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas dan integritas para wakil rakyat.

Demi mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Gayo secara efektif, diperlukan caleg yang memiliki gagasan yang kuat, kompeten, dan mengutamakan kepentingan bersama. 

Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu dan seleksi yang ketat dari partai politik menjadi kunci utama dalam mencegah terpilihnya caleg tanpa gagasan dan memastikan kehadiran pemimpin yang berintegritas dan responsif terhadap seluruh masyarakat provinsi. Hanya dengan langkah ini, kita dapat memastikan keberadaan caleg yang mendedikasikan diri secara sepenuh hati dan memiliki visi jauh ke depan untuk mewakili aspirasi rakyat dan memajukan Gayo, serta seluruh Provinsi Aceh. [**]

Penulis: Maharadi, Pengamat Politik dan Sosial Budaya