Uswatun Hasanah (Mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Syiah Kuala). Foto: doc pribadi/Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Opini - Aceh merupakan salah satu daerah yang rawan bencana di Indonesia. Aceh pernah mengalami bencana tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 silam. Bencana tsunami Aceh merupakan salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah modern. Ribuan korban jiwa, harta benda serta fasilitas publik yang terkena dampak bencana. Gelombang relawan turut membantu pemulihan Aceh pada saat itu, tidak terkecuali tenaga kesehatan yang berasal dari berbagai jenis latar belakang.
Tentu dalam situasi bencana seperti itu, pola komunikasi dan koordinasi mengalami tantangan. Masing-masing keahlian belum memahami kemampuan dari keahlian yang lain. Akibatnya, miskomunikasi terjadi, penanganan medis menjadi terhambat dan situasi krisis sulit dikendalikan.
Dalam situasi krisis, penanganan medis tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu profesi saja. Diperlukan kolaborasi antar para ahli atau disebut dengan Interprofessional Collaboration (IPC). Para dokter, perawat, ahli gizi, apoteker, psikolog, petugas sanitasi, logistik, dan bahkan militer serta relawan, mengambil peran masing-masing sesuai dengan keilmuannya.
Dengan pengalaman penanganan bencana dunia, Aceh menjadi laboratorium yang menarik untuk kita belajar konsep Interprofessional collaboration (IPC). Konsep IPC menekankan komunikasi, saling menghargai peran masing-masing profesi, dan tujuan bersama yaitu menyelamatkan nyawa serta mencegah komplikasi pasca-bencana. Berbagai dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya dari berbagai belahan dunia, telah mengajarkan kita untuk menerapkan kolaborasi sesama ahli dalam mengatasi krisis, terutama dalam ketika memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi, efektif dan efisien.
Dalam situasi yang tidak krisis sekalipun, peran kolaboratif lintas profesi di sektor kesehatan sangat diperlukan. Puskesmas dan rumah sakit diharapkan mampu mendorong perubahan paradigma petugas medis agar saling menghargai profesi lain. Tentu kita tidak menginginkan terjadi knowledge gap antar sesama petugas medis.
Pembelajaran penting itu, menurut penulis perlu direplikasi dan menjadi kebiasaan baik dan menjadi kebijakan yang bermanfaat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan guna meningkatkan kolaborasi sesama ahli atau professional dalam penanganan medis dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Aceh.
Pertama, perlu merumuskan kebijakan daerah yang mendukung interakasi lintas profesi di lingkungan “dunia kesehatan”. Kebijakan ini perlu mendapat atensi dari pimpinan daerah dan pengambil kebijakan baik di dinas kesehatan maupun pimpinan rumah sakit untuk mengenlkan konsep IPC ini. Sebut saja dalam hal penanganan pasien di rumah sakit, berbagai lintas profesi perlu memiliki kemampuan komunikasi dan pemahaman lintas profesi yang baik.
Manajemen rumah sakit di Aceh diharapkan memberikan ruang interaksi dan mendorong konsep Interprofessional Collaboration dalam memberikan pelayanan medis bagi pasien. Kebijakan yang menghargai lintas profesi akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang prima.
Kedua, perlu diawali pengenalan Interprofessional Education (proses pembelajaran yang melibatkan dua atau lebih profesi belajar bersama, dari dan tentang satu sama lain untuk meningkatkan kolaborasi dan kualitas pelayanan kesehatan) dalam dunia pendidikan kesehatan di Aceh. Modul dan kurikulum berbasis Interprofessional Education (IPE) harus menjadi arus utama yang memungkinkan lulusan pendidikan profesi kesehatan memahami kompetensi lintas profesi. Kampus dan dunia pendidikan memiliki andil besar dalam mendorong lulusan dan tenaga kesehatan yang adaptif terhadap perubahan serta kolaboratif dalam meningkatkan layanan. Konsep ini hendaknya mulai dikenalkan melalui mata kuliah dan terus dikenalkan kepada setiap mahasiswa, baik di pendidikan dokter, keperawatan, radiologi, ilmu gizi, farmasi dan lain sebagainya.
Mengapa IPE ini penting? Melalui IPE mahasiswa belajar bersama, dari satu sama lain dan tentang satu sama lain. IPE menjadi penting karena memungkinkan masing-masing profesi saling memahami peran dan keahlian masing-masing. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan akan terciptanya komunikasi dan kolaborasi yang lebih efektif. Jadi, Interprofessional Education/IPE merupakan dasar terbentuknya Interprofessional Collaboration/IPC. Learn together to work together.
Ketiga, penting juga untuk membangun koordinasi lintas profesi yang baik dan professional. Pemerintah daerah diharapkan mampu menfasilitasi berbagai orgaisasi profesi guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan yang dimiliki oleh profesi yang berbeda. Hal ini sangat bermanfaat guna menghilangkan ego sektoral. Tidak ada satu profesi yang dianggap “raja” dibandingkan dengan profesi lainnya. Ekosistem di layanan kesehatan hendaknya dibangun dengan semangat kolaboratif.
Selain tiga strategi tersebut, penerapan IPC juga perlu diperkuat melalui simulasi kebencanaan secara berkala. Aceh sebagai daerah rawan bencana tidak cukup hanya memiliki tenaga kesehatan yang kompeten, tetapi juga membutuhkan sistem kerja yang terlatih, cepat, dan terkoordinasi. Simulasi bersama antara dokter, perawat, apoteker, ahli gizi, psikolog, petugas laboratorium, relawan, BPBD, dan unsur keamanan dapat membantu setiap profesi memahami jalur komunikasi, pembagian tugas, serta alur rujukan saat kondisi darurat terjadi. Dengan adanya latihan bersama, setiap pihak tidak lagi bekerja berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan prosedur yang telah disepakati.
Di samping itu, evaluasi pascabencana juga penting dilakukan sebagai bagian dari pembelajaran bersama. Setiap kendala komunikasi, keterlambatan tindakan, kekurangan logistik, maupun tumpang tindih peran harus dicatat dan dijadikan dasar perbaikan sistem. IPC bukan hanya konsep yang diterapkan pada saat krisis, tetapi harus menjadi budaya kerja dalam pelayanan kesehatan sehari-hari. Apabila budaya kolaboratif telah terbentuk sejak kondisi normal, maka ketika bencana terjadi, tenaga kesehatan dan pihak terkait akan lebih siap bekerja sebagai satu tim yang solid, responsif, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
Tragedi tsunami Aceh telah mengajarkan bahwa dalam situasi bencana, nyawa manusia tidak bisa diselamatkan oleh satu profesi saja. Setiap detik membutuhkan kerja bersama, setiap keputusan membutuhkan komunikasi, dan setiap tindakan membutuhkan kepercayaan lintas profesi. Karena itu, IPC harus menjadi napas baru pelayanan kesehatan Aceh: bukan hanya hadir saat krisis terjadi, tetapi tumbuh sebagai budaya kemanusiaan yang menyatukan ilmu, hati, dan tanggung jawab untuk melindungi masyarakat.
Lebih jauh, IPC perlu dipahami sebagai investasi kesiapsiagaan, bukan sekadar jargon pelayanan kesehatan. Ketika bencana datang, masyarakat tidak hanya membutuhkan obat dan tindakan medis, tetapi juga kepastian bahwa setiap petugas memahami siapa yang harus bertindak, kepada siapa informasi disampaikan, dan bagaimana keputusan diambil tanpa saling menunggu. Karena itu, Aceh perlu membangun sistem kolaborasi yang hidup, terlatih, dan diawasi secara berkelanjutan. Semakin kuat budaya kerja bersama dibangun hari ini, semakin besar peluang masyarakat terlindungi saat krisis berikutnya datang. Inilah alasan IPC harus ditempatkan sebagai agenda strategis kesehatan daerah, bukan sekadar pilihan teknis di lapangan yang menentukan keselamatan banyak nyawa warga Aceh.
Pada akhirnya, penulis memandang bahwa komunikasi yang baik lintas profesi akan mendukung pelayanan yang berkualitas. Melalui konsep kolaborasi ini, diharapkan interaksi antar profesi akan terbangun hubungan yang saling menghargai kompetensi masing-masing. Setiap tindakan yang diambil akan mengendepankan pertimbangan yang matang dari setiap profesi yang terlibat. Komunikasi yang baik dan saling menghargai akan berkorelasi positif dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan di setiap jenjang, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit.
Penulis Oleh: Uswatun Hasanah (Mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Syiah Kuala)
Sebelumnya
