DIALEKSIS.COM | Opini - Pada awal Januari 2026, saya berpartispasi sebagai relawan Kementerian Agama Kota Banda Aceh bersama tim dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dalam kegiatan pembersihan sebuah madrasah ibtidayah di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara.
Kebetulan waktu itu, semester genap Tahun Pelajaran 2025/2026 baru saja dimulai. Dalam kondisi yang belum sepenuhnya pulih pascabencana, anak-anak tetap datang ke sekolah. Namun, karena berlangsung kegiatan bakti sosial untuk membersihkan sisa-sisa lumpur yang masih tersisa, mereka dipulangkan lebih awal
Pagi itu meninggalkan kesan tersendiri. Anak-anak yang baru saja melewati musibah tidak menunjukkan raut ketakutan yang berlebihan. Mereka terlihat ceria dan tetap menjaga sopan santun. Ketika berpapasan dengan para relawan, mereka menyempatkan diri menyalami satu per satu. Gestur sederhana ini mencerminkan harapan bahwa sekolah mereka akan kembali hidup dan kegiatan belajar dapat berjalan lagi.
Begitupun, saat itu tidak satu pun anak mengenakan seragam sekolah sebagaimana mestinya. Kondisi ini bukan cerminan ketidakdisiplinan. Banjir telah merusak dan menghanyutkan perlengkapan sekolah mereka. Seragam, buku, dan tas menjadi bagian dari kehilangan yang sering tidak tercatat. Namun, ketiadaan seragam tidak menyurutkan semangat untuk datang ke sekolah. Meskipun bangunan belum sepenuhnya siap digunakan, sekolah tetap dipandang sebagai ruang penting dalam kehidupan mereka.
Kehadiran anak-anak di sekolah, cara mereka berinteraksi, serta sikap yang tetap terjaga dalam situasi darurat merupakan bentuk konstruksi sosial yang berlangsung secara alami. Anak-anak tidak hanya menjadi penerima dampak bencana, tetapi juga pelaku awal pemulihan kehidupan bersama. Dengan datang ke sekolah, menyapa guru bahkan relawan, serta menjalani rutinitas meski dalam keterbatasan, anak-anak ikut membangun kembali makna sekolah sebagai ruang aman dan ruang bersama.
Pengalaman di Langkahan memberi gambaran konkret tentang bagaimana rekonstruksi sosial pascabencana berlangsung. Rekonstruksi ini menyentuh hubungan sosial, rasa aman, dan kepercayaan bersama. Sekolah menjadi ruang awal tempat kehidupan sosial yang sempat terputus perlahan dirajut kembali.
Dalam banyak peristiwa bencana, perhatian publik dan kebijakan sering tertuju pada kerusakan fisik. Padahal, bencana juga memutus rutinitas sosial, mengganggu relasi antarwarga, dan meninggalkan dampak psikologis yang tidak selalu terlihat. Anak-anak menjadi kelompok yang paling terdampak oleh perubahan mendadak. Mereka kehilangan kepastian, keteraturan sehari-hari, dan ruang berinteraksi yang selama ini memberi rasa aman. Dalam situasi seperti ini, kehadiran sekolah memiliki arti yang jauh melampaui fungsi akademik.
Sekolah menyediakan apa yang paling dibutuhkan anak pascabencana, yakni keteraturan. Di Langkahan, keteraturan mulai tampak dari anak-anak yang tetap datang pada jam sekolah, bertemu guru meskipun hanya sebentar, serta berinteraksi dengan teman sebaya di lingkungan madrasah. Rutinitas sederhana ini membentuk kembali pola kehidupan sehari-hari dan memberi pesan bahwa kehidupan belum berhenti.
Rekonstruksi sosial melalui sekolah dapat dipahami sebagai upaya memulihkan kehidupan bersama dengan menjadikan sekolah pusat aktivitas. Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga ruang aman yang meneguhkan nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan tradisi masyarakat Aceh yang menempatkan pendidikan dan agama sebagai fondasi kehidupan sosial.
Pengalaman di Langkahan menunjukkan bahwa pemulihan sosial sering dimulai dari hal-hal kecil. Sapaan guru kepada murid, canda ringan menyaksikan lumpur yang dibawa banjir, serta kebiasaan berdoa bersama sebelum aktivitas kembali dijalankan menjadi bagian dari keseharian. Praktik-praktik sederhana tersebut membangun rasa normalitas baru yang sangat penting bagi anak-anak. Tanpa istilah psikologis yang rumit, proses ini membantu mereka merasa diterima, dihargai, dan tidak sendirian menghadapi dampak bencana.
Sekolah pascabencana juga berfungsi sebagai penghubung antara anak, keluarga, dan komunitas. Orang tua menaruh harapan besar pada sekolah sebagai penanda bahwa kebersamaan dapat kembali berjalan. Guru hadir sebagai figur dewasa yang konsisten, sementara sekolah menjadi ruang bertemunya berbagai unsur masyarakat.
Sekolah dan Rekonstruksi Sosial Pascabencana
Sayangnya, dalam praktik kebijakan, peran sosial sekolah pascabencana belum sepenuhnya mendapat perhatian yang memadai. Penanganan sering berhenti pada rehabilitasi fisik bangunan, penggantian meja dan kursi, serta distribusi perlengkapan belajar. Dimensi sosial dan emosional anak kerap diposisikan sebagai urusan tambahan.
Ketika masa tanggap darurat berakhir dan sekolah kembali dibuka, luka sosial justru mulai terlihat. Anak-anak yang mengalami bencana berulang kerap berisiko menghadapi kecemasan berkepanjangan, kesulitan berkonsentrasi, hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Jika kondisi ini dibiarkan, dampaknya tidak hanya mempengaruhi prestasi belajar, tetapi juga kualitas hubungan sosial dan ketahanan masyarakat dalam jangka panjang.
Sekolah sejatinya memiliki modal sosial yang kuat untuk menjawab tantangan tersebut. Guru yang mengenal murid secara personal, suasana belajar yang fleksibel, serta kedekatan emosional yang terbangun dalam keseharian menjadi fondasi penting pemulihan. Proses ini memang tidak selalu tercatat dalam laporan administratif, tetapi justru menentukan arah rekonstruksi sosial yang sesungguhnya.
Lebih jauh, sekolah juga dapat berperan sebagai ruang pembelajaran kesadaran lingkungan dan risiko bencana. Pendidikan kebencanaan tidak harus hadir sebagai mata pelajaran tersendiri. Pendekatan ini dapat diintegrasikan dalam aktivitas belajar sehari-hari melalui pengenalan lingkungan sekitar, diskusi sederhana tentang alam, serta praktik menjaga kebersihan dan keselamatan. Dengan cara ini, sekolah berkontribusi pada pemulihan sekaligus membangun kesiapsiagaan kolektif sejak dini.
Besarnya peran sekolah dalam rekonstruksi sosial menuntut dukungan kebijakan yang lebih jelas dan berpihak. Pemerintah daerah perlu menempatkan sekolah sebagai bagian integral dari sistem penanggulangan bencana. Sekolah tidak dipandang hanya sebagai objek rehabilitasi fisik, melainkan sebagai pusat pemulihan kehidupan sosial.
Keterlibatan orang tua, tokoh masyarakat, dan perangkat gampong atau mukim menjadi kunci agar sekolah benar-benar berfungsi sebagai ruang pemulihan bersama. Dalam konteks Aceh, kolaborasi ini sejalan dengan tradisi musyawarah dan semangat kebersamaan yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial.
Aceh yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi membutuhkan cara pandang baru dalam memaknai pemulihan pascabencana. Pemulihan tidak cukup dimaknai sebagai upaya kembali ke kondisi semula. Sekolah perlu menjadi ruang untuk membangun tatanan sosial yang lebih adaptif. Anak-anak ditempatkan sebagai subjek pembelajaran aktif yang memahami lingkungannya dan mampu membangun hubungan sosial yang sehat.
Pengalaman di Langkahan memperlihatkan bahwa pemulihan pascabencana tidak selalu berangkat dari proyek besar. Proses pemulihan sering bermula dari interaksi sederhana, rutinitas yang kembali dijalankan, dan kebersamaan yang tumbuh perlahan. Di ruang kelas yang sederhana, anak-anak belajar kembali mempercayai lingkungan dan menjalani kehidupan bersama.
Pengalaman di Langkahan memperlihatkan bahwa pemulihan tidak selalu hadir dalam bentuk yang kasat mata. Proses itu sering berlangsung perlahan melalui kebiasaan yang tetap dijaga. Anak-anak yang datang ke sekolah, guru yang tetap membuka pintu kelas, dan sapaan sederhana yang menandai pagi. Dalam kesederhanaan inilah sekolah menjadi ruang awal tempat rekonstruksi sosial dijalani. [**]
Penulis: Djamaluddin Husita, S.Pd., M.Si (Kepala MA Ulumul Quran Kota Banda Aceh dan Ketua Kelompok Kerja Madrasah Aliyah (K2MA) Kota Banda Aceh)