Foto: Dialeksis

Jelang berakhirnya masa jabatan Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada 5 Juli 2022, pemerintah pusat akan mengangkat seorang pejabat untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur. Hal ini merupakan kewenangan prerogative Presiden. Dengan masa jabat sekitar 2 tahun lebih, tentunya sangat mempengaruhi masa depan kemajuan Aceh. Karena itu, masyarakat mengharapkan pemerintah mempertimbangkan dengan bijaksana dan menunjuk orang yang tepat demi kemajuan Aceh.

Bahkan, masyarakat Aceh mengharapkan Presiden Jokowi menunjuk calon yang dapat melakukan perubahan besar serta mendasar untuk kemajuan Aceh. Di samping itu, PJ Gubernur harus memiliki komunikasi yang baik dengan masyarakat dan mampu menjadi pemersatu dan perekat antar lembaga bahkan partai politik di Aceh, khususnya kekuatan politik di parlemen lokal. 

Selain itu, karena letak geografis Aceh, maka calon PJ Gubernur juga harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan konsep Ketahanan Nasional. Adapun 3 sudut pandang terhadap konsep Ketahanan Nasional tersebut, yaitu:

Pertama, perspektif Ketahanan Nasional sebagai kondisi. Perspektif ini melihat Ketahanan Nasional sebagai suatu penggambaran mengenai kondisi yang seharusnya dipenuhi. Kondisi dinamis, ulet dan tangguh yang mengandung kemampuan untuk menopang Kekuatan Nasional yang dinamis. Hal ini untuk mengatasi segala tantangan, hambatan, ancaman, serta gagasan, baik yang datang dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kedua, Ketahanan Nasional dalam kaitannya dengan menjalankan kegiatan, khususnya pembangunan. Dalam konteks ini, maka pendekatannya harus secara integral yakni pendekatan yang mencerminkan adanya koordinasi segala aspek, baik pada saat membangun maupun pemecahan suatu masalah yang dihadapi masyarakat Aceh, sebagai dampak adanya pembangunan itu sendiri.

Ketiga, Ketahanan Nasional sebagai doktrin yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara yang sehat. Artinya, PJ Gubernur mampu membangun hubungan vertical yang harmonis antara pemerintah aceh dengan pemerintah pusat dan dalam dimensi horizontal, hubungan yang koordinatif antara pihak eksekutif, legislatif, dan lembaga Wali Nanggroe. Selain itu, PJ Gubernur memiliki kebijakan prioritas untuk mengeluarkan Aceh dari peringkat provinsi termiskin di Sumatera; dan mampu menjembatani, baik secara vertical maupun horizontal, berbagai masalah politik yang belum selesai, yang menghambat kemajuan Aceh.

PJ Gubernur yang memiliki perspektif Ketahanan Nasional adalah sosok yang memiliki potensi besar dalam membangun sinergitas dengan berbagai pihak di Aceh. Karena di dalam membangun Aceh sudah tentu harus melibatkan, misalnya, unsur Forkopimda (Forum komunikasi pimpinan daerah) selaku perpanjangan institusi vertical di Aceh. 

Dalam masa transisi ini, masyarakat berharap tidak terpicu konflik baru, yang akan menambah kompleksitas permasalahan di Aceh. Sejatinya Aceh hanya membutuhkan perubahan dan peningkatan kesejahteraan. Harapan ini tentunya memiliki tantangan tersendiri, karena kondisi dan situasi yang berubah-ubah, dan tidak sama dari waktu ke waktu, seperti pandemi yang beberapa tahun terakhir melanda dunia, tentunya berimbas langsung pada pemerintah Aceh dari berbagai aspek.

Peran pentingnya perspektif Ketahanan Nasional adalah untuk menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan serta terwujudnya kehidupan yang sejahtera dan harmonis. Namun untuk menemukan sosok PJ Gubernur yang memahami kekhususan Aceh dan perspektif Ketahanan Nasional tentunya tidak mudah, bahkan seorang birokrat tulen sekalipun, tidaklah menjamin mampu menjalankan dan menjawab seluruh harapan masyarakat, apalagi di terima oleh semua kalangan di Aceh. 

Tantangan yang akan dihadapi oleh PJ Gubernur memang sangat besar. Karena itu harapannya, Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, dapat menunjuk calon PJ Gubernur yang di satu pihak memahami aspek baik religius, sosial budaya maupun kearifan local di Aceh. Di lain pihak, sosok tersebut diharapkan memahami perspektif Ketahanan Nasional, sehingga mampu memanfaatkan potensi Aceh yang besar dan letaknya yang strategis, untuk memacu pertumbuhan ekonomi Aceh ke depan.* (Penulis: Sekertaris IKAL Komprov Aceh, Yusri Kasim, SE, M.Si)