Bunda Salma, anggota Komisi III DPR Aceh melakukan Kunjungan kerja gabungan anggota DPR Aceh ke PTPN IV Regional VI Langsa, Kamis (12/6/2025). [Foto: Dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Salmawati, akrab disapa Bunda Salma, anggota Komisi III DPR Aceh melakukan kunjungan kerja gabungan anggota DPR Aceh ke PTPN IV Regional VI Langsa, Kamis (12/6/2025).
Selain Bunda Salma, turut dihadiri oleh sejumlah legislator lintas komisi dan fraksi, yakni Tgk Muharuddin (Ketua Komisi I), Rusdi Muktar (Partai Aceh), Armiadi (PKS), dan Raja Zia Ulhaq (PAN).
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap operasional dan manajemen PTPN IV Regional VI Langsa, khususnya terkait konflik yang dilaporkan oleh Serikat Pekerja Perkebunan (SP-Bun) PTPN I Regional VI Aceh.
Saat anggota DPRA melakukan kunjungan, para pimpinan PTPN IV Regional 6 ternyata tidak berada di tempat. Padahal pemberitahuan atas kunjungan kerja ini sudah disampaikan jauh-jauh hari. Rombongan anggota dewan itu hanya diterima pejabat setingkat Kabag dan SEVP Business Support PTPN IV Regional 6 Langsa.
Evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut dari audiensi resmi SP-Bun dengan Komisi I dan III DPR Aceh pada 5 Juni 2025, serta merespons surat resmi SP-Bun Nomor 083/SPBUN/X/2025 tertanggal 31 Mei 2025 yang menyoroti permasalahan serius terkait Bord Regional Management (BRM) di tubuh perusahaan plat merah tersebut.
Dalam pertemuan terbatas antara tim legislatif dan manajemen PTPN di Langsa, sejumlah masalah struktural dan kultural mencuat, termasuk isu ketimpangan kebijakan manajemen pusat terhadap karyawan lokal, serta ketidakselarasan arah kepemimpinan dengan nilai-nilai sosial masyarakat Aceh.
Bunda Salma dengan tegas menyampaikan bahwa dukungan penuh dari DPR Aceh dan Pemerintah Aceh akan diberikan terhadap tuntutan SP-Bun, khususnya soal pergantian pucuk pimpinan PTPN IV Regional VI dengan figur putra daerah.
“Kita semua sepakat bahwa sudah saatnya manajemen regional ini dipimpin oleh orang Aceh yang berasal dari internal PTPN I. Mereka yang memahami kultur sosial, kearifan lokal, dan dinamika pekerja di sini akan jauh lebih mampu mengelola perusahaan secara berkeadilan,” ujar Bunda Salma.
Menurutnya, banyak konflik dan kesenjangan kebijakan muncul akibat ketidaksesuaian pendekatan manajemen yang diterapkan pimpinan non-lokal terhadap masyarakat pekerja Aceh.
Hal ini berakibat pada disharmonisasi antara manajemen dan karyawan, bahkan menurunkan kinerja serta loyalitas pekerja.
Ia juga menyebutkan bahwa pengelolaan sektor perkebunan negara di Aceh tidak boleh dipisahkan dari aspek budaya dan keterlibatan masyarakat lokal.
“Kita harus mengakhiri praktik birokrasi yang menjauhkan pengambilan keputusan dari realitas di lapangan. Ini bukan hanya soal kepemimpinan, tapi soal keadilan bagi Aceh,” tegasnya.
Dalam hal ini, kata Bunda Salma, regenerasi manajemen dari kalangan lokal akan memperkuat relasi sosial dan memperbaiki produktivitas perusahaan.
"Pergantian Manajemen dari Putra daerah sangat perlu dilakukan agar harmonisasi di PTPN berlangsung aman dan tenteram," pungkasnya. [nh]
Sebelumnya
