DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Aceh, Yahdi Hasan M.I.Kom, menyoroti belum tuntasnya implementasi butir-butir perjanjian damai Helsinki meski 20 tahun telah berlalu sejak konflik berakhir.
Ia meminta Pemerintah Pusat untuk segera menuntaskan komitmen yang telah disepakati bersama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005 silam.
Dalam keterangannya, Yahdi menyebut baru sekitar 30 persen poin perjanjian yang direalisasikan. Menurutnya, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah serius dalam upaya menjaga perdamaian jangka panjang di Aceh.
“Kita ingin dalam rentang waktu yang panjang ini, Pemerintah Pusat menepati seluruh butir-butir yang kita sepakati. Saat ini baru sekitar 30 persen saja yang ditepati,” ujar Yahdi dalam keterangannya kepada media, Jumat (15/8/2025) seraya menyebut perjalanan dua dekade perdamaian ini adalah sejarah panjang yang patut disyukuri sekaligus dijadikan bahan refleksi bersama.
Yahdi menekankan bahwa peringatan dua dekade perdamaian RI-GAM seharusnya tidak hanya menjadi ajang seremoni, tetapi momentum refleksi untuk mempercepat pembangunan dan memperkokoh persatuan di Aceh.
Ia mengapresiasi transformasi Aceh yang kini menjadi salah satu daerah teraman di Indonesia. Yahdi menilai suasana kondusif ini adalah modal besar untuk membangun daerah secara berkelanjutan.
“Dalam rentang 20 tahun terakhir, Aceh bertransformasi menjadi wilayah yang aman dan demokratis. Kita meyakini, suasana kondusif ini menjadi pondasi penting bagi pembangunan,” ujarnya.
Politisi Partai Aceh ini menekankan pentingnya dukungan rakyat untuk memperkuat kepemimpinan daerah yang berpihak pada aspirasi rakyat Aceh. Ia menyerukan agar masyarakat memberikan dukungan penuh kepada kepemimpinan Mualem dan Dek Fadh demi terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan.
“Dengan semangat damai ini, masyarakat Aceh kita ajak untuk mendukung pemerintah Muallem-Dek Fadh. Insyaallah, demi kepemimpinan mereka, damai yang baik dan berkelanjutan akan terwujud,” pungkas Yahdi. [*]