DIALEKSIS.COM | Aceh - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Pemerintah Pusat serius menangani persoalan pengungsi Rohingya di Aceh, dan meminta agar segera mengambil langkah-langkah penting termasuk berkoordinasi dengan UNHCR, lembaga PBB yang menangani pengungsi. 

Hal itu merupakan kesimpulan dari Rapat internal Fraksi PKS yang dilaksanakan di Sekretariat Fraksi, Gedung DPRA Banda Aceh, Senin (1/1/2024) malam.

Anggota PKS DPRA, dr. Purnama Setia Budi S.PoG menyampaikan, Fraksi PKS DPRA memandang persoalan pengungsi Rohingya lebih kepada persoalan kemanusiaan dan sesama muslim. 

"Apalagi banyak dari pengungsi ini perempuan dan anak-anak yang memang harus dilindungi dalam kondisi apapun, bahkan dalam perang sekalipun harus diselamatkan," ucap dr Purnama.

Lebih lanjut, ia menyampaikan Fraksi PKS DPRA memberi apresiasi kepada Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali yang secara pribadi langsung mengunjungi Rohingya. 

"Ini sikap teladan, kami hormat dan apresiasi kepada beliau" sebut dr Purnama.

Kultur Masyarakat Aceh sangat kental dengan adat Peumulia Jame (memuliakan tamu), apalagi terhadap orang-orang lemah yang sangat membutuhkan bantuan.

"Jiwa kedermawanan dan kepahlawanan yang telah diwariskan oleh para endatu kita harus terus kita rawat dan kita pertahankan, disamping juga citra baik masyarakat Aceh sebagai masyarakat yang berjiwa sosial dan peduli terhadap sesama sudah dikenal di dunia Internasional termasuk kepeduliaan masyarakat terhadap bangsa Palestina," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui persoalan pengungsi Rohingya akhir-akhir ini menjadi viral di Aceh, setelah sebagian warga Aceh menolak kehadiran mereka. Penolakan ini terjadi di beberapa Kabupaten/Kota seperti Bireuen, Pidie, Aceh Besar dan Banda Aceh. Penolakan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Sejak sepuluh tahun terakhir, masyarakat Aceh sangat ramah dan menerima dengan baik kehadiran mereka. Berbanding terbalik dengan kondisi saat ini. Dan untuk menghindari berbagai persoalan di lapangan, Pemerintah Pusat harus segera menangani persoalan ini, sesuai permintaan Fraksi PKS DPRA. [*]