Rabu, 04 Juni 2025
Beranda / Parlemen Kita / Ghufran Komisi VI DPR Minta Tol Padang Tiji–Seulimeum Dibuka Jelang Idul Adha

Ghufran Komisi VI DPR Minta Tol Padang Tiji–Seulimeum Dibuka Jelang Idul Adha

Sabtu, 31 Mei 2025 21:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Anggota Komisi VI DPR RI, Ghufran Zainal Abidin. Foto: doc Dialeksis.com


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 H, Anggota Komisi VI DPR RI, Ghufran Zainal Abidin, mendesak PT Hutama Karya (Persero) untuk segera membuka kembali Tol Sigli - Banda Aceh Seksi 1, khususnya ruas Padang Tiji - Seulimeum. Ruas tol sepanjang hampir 24 kilometer itu sebelumnya sempat dibuka secara fungsional untuk mendukung keberangkatan jemaah haji, namun kembali ditutup pada 29 Mei 2025.

Ghufran menilai, penutupan tol di tengah persiapan masyarakat menghadapi arus mudik Idul Adha sangat disayangkan. Menurutnya, keberadaan infrastruktur tersebut justru semestinya dimaksimalkan pada momen besar keagamaan, untuk menunjang kelancaran mobilitas dan mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur utama Banda Aceh - Sigli.

“Tol ini dibangun untuk rakyat, bukan semata proyek fisik. Kalau bisa dibuka saat Idul Fitri, mengapa tidak saat Idul Adha? Jangan sampai infrastruktur yang sudah ada malah tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Ghufran saat diwawancarai, Sabtu (31/5/2025).

Politisi PKS dari Dapil Aceh I ini menekankan bahwa tol Padang Tiji - Seulimeum merupakan bagian strategis dari Tol Sigli - Banda Aceh (Tol Sibanceh), yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Karena itu, ia meminta PT Hutama Karya untuk bersikap adaptif dan mempertimbangkan pembukaan tol secara fungsional, selama aspek keselamatan pengguna jalan tetap menjadi prioritas.

“Kalau memang ada kendala teknis, seharusnya dilakukan penyesuaian. Jangan masyarakat dikorbankan karena alasan administratif. Negara harus hadir, apalagi di momen penting seperti Idul Adha. Mudik yang aman, lancar, dan nyaman adalah hak rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ghufran menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti pada aspek simbolis. Ia mengingatkan bahwa konektivitas wilayah adalah bagian dari keadilan pembangunan dan harus dihadirkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

“Kita membangun bukan untuk sekadar angka atau laporan progres, tapi untuk menjawab kebutuhan nyata rakyat. Dan saat rakyat membutuhkan, seperti sekarang, negara melalui BUMN harus hadir sepenuhnya,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, Ghufran berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi ini secara resmi kepada manajemen PT Hutama Karya serta Kementerian BUMN.

“Ini bukan sekadar dorongan pribadi, tapi suara masyarakat Aceh yang ingin mudik dengan aman dan nyaman. Pemerintah dan BUMN jangan sampai mengecewakan harapan itu,” pungkasnya.

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI