Minggu, 08 Juni 2025
Beranda / Parlemen Kita / Infrastruktur Mangkrak hingga Konflik Lahan, Zamzami Desak Perhatian untuk Wilayah Barat Selatan Aceh

Infrastruktur Mangkrak hingga Konflik Lahan, Zamzami Desak Perhatian untuk Wilayah Barat Selatan Aceh

Kamis, 05 Juni 2025 15:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Ratnalia
Anggota DPRA Zamzami ST MAP. [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX, Zamzami ST MAP, melontarkan permasalahan penting kepada Pemerintah Aceh. Menurutnya, Pemerintah mengabaikan pembangunan wilayah barat dan selatan (Barsela) Aceh yang dinilainya semakin tertinggal.

Apalagi dengan isu utama yang telah menjadi pembicaraan hangat selama ini terkait empat pulau Aceh yang ternyata telah berpindah ke wilayah Sumatera Utara (Sumut). Zamzami menekankan bahwa pengalihan empat pulau dari Aceh ke Provinsi Sumatera Utara merupakan sinyal serius yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

“Ini alarm besar! Bagaimana mungkin empat pulau bisa berpindah ke Sumut tanpa ada reaksi serius dari Pemerintah Aceh? Jangan sampai pulau-pulau kita benar-benar hilang satu per satu,” ujar Zamzami kepada dialeksis.com, Kamis (5/6/2025).

Ia menyoroti Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat yang menurutnya hingga kini belum tersentuh pembangunan signifikan. Bahkan, jembatan penghubung Pulau Balai dengan Pulau Ujung Batu disebutnya tak memiliki koneksi jalan yang memadai.

“Di Pulau Balai, sisi baratnya mengalami abrasi parah. Tapi apa upaya konkret dari pemerintah? Seolah tutup mata saja,” kritiknya.

Selain soal pulau-pulau terluar, Zamzami juga mengangkat isu pelik terkait infrastruktur dan konflik agraria yang membelit masyarakat di Aceh Selatan dan Aceh Singkil. Ia menyebut banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang diduga menyerobot lahan warga, salah satunya PT Agro Sinergi Nusantara.

“Sudah puluhan tahun mereka eksploitasi hasil bumi kita, tapi masyarakat tak menikmati apa-apa. Pemerintah harus panggil direkturnya dan cek kembali HGU mereka,” tegas Zamzami.

Tak hanya itu, PT Asdal Prima Lestari, PT Ensem, dan PT Nafasindo juga disebut sebagai perusahaan yang terlibat dalam konflik lahan dan disinyalir menguasai lahan melebihi izin dari pemerintah pusat.

Menyinggung soal pembangunan jalan, Zamzami berharap proyek jalan penghubung Aceh Selatan-Subulussalam serta ruas Kuala Baru bisa segera dituntaskan, terutama di titik rawan kecelakaan seperti kawasan Singgersing.

“Tinggal tiga kilometer lagi yang belum tersambung. Jangan tunggu korban jatuh dulu baru diperbaiki,” ujar dia.

Menutup keterangannya, Zamzami mengingatkan Gubernur Aceh agar tidak hanya fokus pada wilayah tengah dan timur. “Wilayah barat dan selatan ini bukan anak tiri. Jangan biarkan masyarakat hanya jadi penonton di tanah sendiri,” pungkas Politisi Nasdem itu. [ra]

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI