Anggota Komisi III DPRA, Nurchalis S.P., M.Si., saat menjadi pemateri Focus Group Discussion (FGD) di acara yang digagas oleh DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Aceh, pada 15 Juli 2925.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Komisi III DPRA, Nurchalis S.P., M.Si., menyambut baik pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kolaborasi Mahasiswa dan Stakeholder dalam Mendorong Penerapan Prinsip ESG Pada Industri Pertambangan di Aceh” yang digagas oleh DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Aceh.
Kegiatan yang akan berlangsung pada Selasa, 15 Juli 2025, pukul 14.00 WIB di Aula Rektorat Lantai 2 Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA), Banda Aceh, ini menjadi ajang penting dalam mengurai tantangan dan menyusun strategi pembangunan sektor tambang yang berkelanjutan di Aceh.
Dalam keterangannya, Nurchalis menilai bahwa kolaborasi lintas sektor antara mahasiswa, pemerintah, dan pelaku industri sangat krusial untuk mengawal implementasi prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam aktivitas pertambangan di Aceh.
“Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi jika tidak dikelola dengan prinsip keberlanjutan, maka akan menimbulkan lebih banyak masalah dari pada manfaatnya,” ujarnya kepada Dialeksis melalui jaringan selulernya.
Menurutnya, kondisi fiskal Aceh saat ini membutuhkan terobosan. “Penerimaan daerah dari sektor pertambangan harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan pendapatan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan bagi generasi muda,” tegas Nurchalis.
Lebih jauh, politisi muda ini menekankan bahwa pemuda Aceh memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan. “Di tengah tantangan global, pemuda tidak cukup hanya menjadi penonton. Mereka harus hadir sebagai motor penggerak dalam menata tata kelola industri berbasis prinsip ESG, sehingga pembangunan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan dan aspek sosial,” paparnya.
Nurchalis juga menyoroti pentingnya sinergisitas antara pemuda, pemerintah, dan perusahaan. “Tanpa sinergi, gagasan ESG hanya akan berhenti di ruang diskusi. Maka dari itu, FGD ini menjadi ruang awal untuk membangun komitmen bersama dan menyusun langkah konkret,” ucapnya.
Ia berharap kegiatan yang difasilitasi DPD IMM Aceh ini tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi benar-benar menjadi pemicu lahirnya kebijakan dan aksi nyata yang berpihak pada pembangunan Aceh yang berkelanjutan.
“DPRA akan terus membuka ruang dialog dan mendukung inisiatif yang mengedepankan kepentingan publik, terutama jika itu datang dari generasi muda yang peduli terhadap masa depan Aceh,” tutup Nurchalis.
Sebelumnya
