Pemerhati politik dan pemerintahan, Risman Rachman. Foto: dok pribadi
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerhati politik dan pemerintahan, Risman Rachman, mendorong Pemerintah Pusat untuk segera mengambil langkah strategis yang seimbang dengan inisiatif DPR RI dalam percepatan pemulihan pasca-bencana di Aceh.
Risman menyarankan agar pemerintah turut membentuk Satgas khusus yang berkantor langsung di lokasi bencana (Aceh) guna menciptakan sinergi satu atap antara pihak eksekutif dan legislatif.
Risman juga secara khusus memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah taktis Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, bersama tokoh Aceh, TA Khalid, yang telah lebih dulu membentuk Satgas Pemulihan Pasca-bencana.
Menurutnya, kehadiran fisik para pengambil kebijakan di tengah rakyat merupakan bukti nyata komitmen parlemen yang tidak hanya mengawasi dari jauh, melainkan terjun langsung merasakan persoalan di lapangan.
"Langkah proaktif pembentukan Satgas ini patut diapresiasi tinggi. Kehadiran fisik ini membuktikan komitmen parlemen untuk tidak sekadar mengawasi dari jauh, melainkan hadir langsung di tengah persoalan rakyat," ujar Risman Rachman dalam keterangannya, Minggu (4/1).
Namun, ia mengingatkan agar kementerian dan lembaga terkait wajib menunjuk Person in Charge (PIC) yang ditempatkan di Satgas DPR memiliki mandat pengambilan keputusan di lapangan. Hal ini dinilai krusial agar setiap aspirasi atau temuan yang didapat oleh Satgas dapat segera dieksekusi tanpa terkendala alur birokrasi panjang ke Jakarta.
Lebih lanjut, jika dihadirkan Satgas Pemerintah maka sinergi satu atap di lokasi bencana dipercaya akan memangkas ego sektoral serta mempercepat penghapusan hambatan koordinasi.
Lebih lanjut, Risman menekankan bahwa pengelolaan anggaran untuk pemulihan Aceh tidak boleh bersifat sentralistik atau hanya terpaku melalui satu pintu saja. Mengingat luasnya dampak bencana, ia mengusulkan skema multi-pintu yang melibatkan berbagai kementerian agar akses pendanaan lebih terbuka secara nyata.
"Kalau ini terjadi, baru bisa disebut penanganan bencana dengan skala nasional," tegas Risman mengenai pentingnya keterlibatan lintas kementerian dan lembaga secara menyeluruh.
Sebagai penutup, ia mengingatkan agar seluruh proses pemulihan tetap mengedepankan prinsip transparansi serta melibatkan tokoh masyarakat dan nilai kearifan lokal Aceh. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pemulihan tidak hanya kokoh secara fisik, tetapi juga tepat sasaran, diterima secara sosial, dan berkelanjutan bagi masa depan Aceh. []
Sebelumnya
