DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua Komisi I DPR Aceh, Rusyidi Mukhtar, S.Sos, yang kerap disapa Ceulangiek, mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk turut mengawal jalannya pemerintahan Haji Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah TM Daud (Dek Fadh). 

Menurutnya, pengawasan ini penting dilakukan agar roda pemerintahan berjalan sesuai dengan amanah Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

“Beliau (Mualem dan Dek Fadh) adalah pemimpin kita bersama. Maka, sudah sepatutnya kita semua, baik dari masyarakat, media, maupun lembaga lainnya, mengawal program-program pemerintah untuk memastikan implementasi UUPA dijalankan sebagaimana mestinya,” ujar Rusyidi dalam media briefing di Banda Aceh, Selasa (24/12/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Rusyidi mengingatkan kembali semangat perjuangan yang pernah diusung dalam kampanye politik pasangan Mualem-Dek Fadh. 

"Dalam kampanye politik kemarin, kita sudah bersama-sama menanamkan komitmen untuk membangun Aceh secara komprehensif. Kita fokus pada kesejahteraan rakyat, baik dalam aspek agama, kesehatan, maupun pendidikan. Ini semua perlu pengawalan yang serius,” tambahnya.

Rusyidi menyoroti pentingnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai payung hukum yang harus dijalankan dengan konsisten. 

"UUPA adalah fondasi yang membedakan Aceh dengan daerah lain di Indonesia. Dengan UUPA, kita memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola Aceh. Misalnya, pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur,” tegasnya.

Dia juga menyinggung capaian pembangunan selama beberapa tahun terakhir, seperti pembangunan jembatan, saluran irigasi, jalan, gedung pemerintahan, dan rumah sakit regional. Semua itu, katanya, harus tetap dijaga keberlanjutannya.

“Kita perlu mengawal semua ini agar program-program pemerintah berjalan dengan baik. Tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Rusyidi.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap dana otonomi khusus (Otsus) yang akan berakhir pada tahun 2027. 

Menurutnya, ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintahan Mualem-Dek Fadh bersama masyarakat Aceh.

“Dana Otsus dari 2 persen menjadi 1 persen adalah realita yang harus kita hadapi. Maka, kita harus memastikan penggunaan dana yang ada benar-benar efektif dan berdampak pada kesejahteraan rakyat Aceh. Ini tugas kita bersama untuk mengawal,” ujarnya.

Rusyidi mengajak media untuk memainkan peran strategis dalam memberikan masukan kepada pemerintah. 

“Media adalah jembatan informasi. Kritik yang membangun dan masukan dari media sangat diperlukan untuk memastikan semua program pemerintah berjalan sesuai rencana. Kita berharap media dapat terus menyuarakan aspirasi masyarakat,” katanya.

Rusydi juga mengajak masyarakat Aceh untuk terus mendukung pemerintahan Mualem-Dek Fadh dengan doa dan dukungan positif. 

"Mari kita berdoa dan mendukung pemimpin kita. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama membangun Aceh yang lebih baik,” tutupnya. [nh]