Sengketa Tarif Dagang, Komisi VI DPR RI: Perkuat Ketahanan Dagang Nasional

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sengketa tarif dagang yang disebabkan oleh Amerika Serikat menjadi peringatan serius akan rapuhnya ketahanan ekonomi nasional terhadap tekanan eksternal. 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo, menilai bahwa keputusan sepihak AS untuk menaikkan tarif hingga 32 persen terhadap sejumlah produk Indonesia bukan sekadar tantangan sementara, melainkan cerminan posisi tawar Indonesia dalam rantai perdagangan global.

“Kasus ini harus jadi wake-up call bagi kita semua. Ketika pasar kita terlalu bergantung pada satu negara besar seperti Amerika, maka tekanan seperti ini jadi sangat berisiko bagi keberlanjutan ekspor nasional,” ujar Eko melalui keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (9/4/2025).

Ia menekankan bahwa kenaikan tarif ini yang diklaim AS sebagai respons terhadap ketidakseimbangan akses pasar dan hambatan non-tarif dari pihak Indonesia membuka mata bahwa struktur ekspor nasional belum cukup tangguh. Ketergantungan terhadap satu pasar utama, jelasnya, membuka celah bagi negara lain untuk menggunakan isu perdagangan sebagai alat tekanan politik dan ekonomi.

“Ini bukan pertama kalinya kita ditekan lewat kebijakan sepihak. Kita harus menjadikan ini momentum untuk benar-benar serius membangun kemandirian dagang,” imbuhnya.

Menurut Eko, diplomasi tetap diperlukan untuk menanggapi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia mengapresiasi langkah pemerintah yang memilih jalur dialog dan negosiasi dengan AS.

Namun, dirinya tetap mengingatkan bahwa pendekatan jangka panjang harus difokuskan pada penguatan sektor dalam negeri dan perluasan pasar non-tradisional seperti Asia Selatan, Afrika, dan Timur Tengah. 

“Ketahanan ekonomi bukan dibangun dalam sehari tapi kalau kita terus mengandalkan pola ekspor yang sama ke pasar yang sama, kita akan selalu dalam posisi rentan,” tegasnya.

Komisi VI DPR RI, lanjutnya, akan terus mendorong pemerintah agar kebijakan perdagangan luar negeri diarahkan pada strategi jangka panjang yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika global. Bukan hanya mendorong solusi atas kasus yang sedang berlangsung, jelasnya, akan tetapi juga membenahi fondasi sistem dagang nasional agar tidak mudah goyah oleh kebijakan negara lain.

“Tugas kita bukan hanya merespons, tapi membangun sistem ekonomi yang lebih berdaulat dan berdaya tahan tinggi.” pungkas Politisi Fraksi PAN itu. [*]