Direktur The Aceh Institute, Muazzinah,B.Sc, MPA. Foto: doc Dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Bireuen - Dalam langkah tegas menanggapi dinamika kondisi keuangan daerah, Bupati Bireuen, H. Mukhlis ST, menolak kenaikan tunjangan transportasi DPRK dari Rp11 juta menjadi Rp21 juta yang semula diusulkan untuk tahun 2025. Kebijakan tersebut disampaikan oleh Anggota DPRK Bireuen dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Multazami Abubakar, yang menyatakan dukungannya atas keputusan sang bupati.
Sebelumnya, Bupati Mukhlis telah menjelaskan bahwa peningkatan tunjangan tersebut tidak dapat dipenuhi mengingat kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami refocusing anggaran secara nasional. Pemangkasan anggaran untuk sektor infrastruktur oleh Pemerintah Pusat, sesuai dengan Instruksi Presiden, memaksa daerah untuk menata ulang prioritas pembangunan.
Dalam keterangannya, Bupati menegaskan bahwa masih banyak kepentingan masyarakat yang harus diutamakan, antara lain pembangunan jembatan, irigasi, dan sektor vital lainnya. "Kita berharap DPR dapat memaklumi kondisi keuangan daerah serta sejalan dengan pemikiran kami di eksekutif," ujarnya.
Kebijakan tersebut mendapatkan apresiasi dari Direktur The Aceh Institute, Muazzinah,B.Sc, MPA, mengungkapkan dukungannya terhadap langkah tegas Bupati Bireuen.
"Saya sangat mengapresiasi langkah tegas Bupati Bireuen, H. Mukhlis ST, yang memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan politik atau kelompok tertentu. Kebijakan ini mencerminkan prinsip good governance yang mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar akademisi Ilmu Administrasi Negara (IAN) FISIP UIN Ar-Raniry kepada Dialeksis, (Senin, 31/03/2025).
Muazzinah lanjutnya menjelaskan, dalam situasi refocusing anggaran nasional, langkah ini menunjukkan kepemimpinan yang visioner dan berani mengambil keputusan sulit demi kesejahteraan bersama.
“Pemangkasan anggaran infrastruktur memaksa daerah berpikir kreatif dan inovatif, serta mengalokasikan dana untuk pembangunan sektor mendesak lainnya yang akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, mulai dari pelayanan publik maksimal, akses ekonomi hingga ketahanan pangan,” ungkapnya.
Menurutnya, penolakan kenaikan tunjangan DPRK merupakan contoh nyata disiplin fiskal yang patut diteladani oleh daerah lain. Semoga legislatif Bireuen dapat memahami dinamika ini dan bersinergi dengan eksekutif agar penggunaan anggaran optimal.
“Momentum ini harus diiringi dengan pengawasan partisipatif masyarakat agar setiap proyek apapun di Bireuen tepat sasaran dan bebas dari inefisiensi. Kebijakan ini layak menjadi model bagi kepemimpinan lokal yang berpijak pada etika pelayanan publik, bukan kepentingan jangka pendek,” jelasnya lagi.
Langkah tegas Bupati Bireuen menurut aktivis perempuan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat melalui pengalokasian dana yang lebih efisien dan tepat sasaran.
“Keputusan tersebut juga menjadi sinyal kuat tentang pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, terutama di tengah kondisi anggaran nasional yang ketat,” pungkasnya.
Jikapun ada penambahan tunjangan mesti dilihat porsi kesesuaian dengan load kerja. Apakah benar-benar sinergi dengan tupoksi para anggota dewan.
Semoga Bireuen makin jaya.
Sebelumnya
