DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Staf Pengajar Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina, Didik Hariyanto, MA mengatakan wacana duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dalam Pilpres 2024 adalah fenomena menarik.

"Karena Jokowi itu dengan segala macam upayanya melakukan intervensi politik, dalam arti dia ingin program pembangunan dia berlanjut. Kedua, agar tidak terjadi polarisasi politik seperti tahun 2019," ujarnya kepada Dialeksis.com, Minggu (3/9/2023).

Duet Anies-Cak Imin, kata Didik, polarisasi politik yang terjadi 2019 itu bisa sangat berkurang. Sebagaimana kita ketahui bahwa 2019 terjadi fenomena populisme Islam, bahwa ada garis batas yang jelas antara umat pengikut NU dan umat lain. Artinya ada yang pro Jokowi dan Pro Prabowo sehingga ada istilah cebong dan kampret waktu itu.

Nah kali ini dengan bergabungnya Anies-Cak Imin, menurut Didik, kondisi polarisasi di 2019 bisa berkurang karena pendefinisian umatnya tidak jelas.

"Dengan duet ini, Cak Imin kita tahu dari PKB partainya orang-orang NU, ketika mereka bergabung definisi umat ini tidak miliki di markas yang jelas antara umat ini dan umat sana. Saya yakin Cak Imin tidak mau menjual politik identitas dalam program Anies dan Cak Imin, karena itu tentu akan melukai NU," jelas Dosen Sosiologi Universitas Paramadina itu.

Di lain sisi, pada 2019, kata Didik, orang-orang yang mengidentifikasi sebagai kelompok Islam yang dulunya mendukung Prabowo ini akan memberi dukungan ke Anies, karena berdasarkan survei dukungan lebih besar di Anies.

Selain itu, lanjut Didik, wacana duet Anies-Cak Imin juga merupakan suatu pilihan yang bagus bagi masyarakat, karena akan membuka peluang koalisi baru atau poros baru.

"Kalau kita tahu seperti yang ada sekarang ada Anies, Prabowo, Ganjar kemudian mau masuk poros baru ada Sandi-AHY, maka pilihan akan lebih variatif, jadi masyarakat akan lebih mempunyai opsional dalam memilih," tuturnya.

Terpenting, bagi Didik, pasca terjadinya deklarasi antara Anies dan Cak Imin, kemudian Prabowo dan Ganjar ingin mencalonkan diri nanti siapa tahu AHY dan sandi mencalonkan diri juga.

"Tinggal bagaimana program politik mereka, visi misi mereka itu segera keluar agar dinilai layak. Saat ini yang dinilai adalah bagaimana mereka beramai ramai mengidentifikasi dekat dengan pemerintah atau dekat dengan "Jokowi", sehingga muncul isu di publik adalah lebih dekat siapa, Ganjar dengan PD-nya partai pengusung Jokowi atau Prabowo yang lebih dekat dengan menamakan koalisinya juga koalisi seperti kabinetnya Jokowi, isinya menteri-menteri Jokowi," terangnya.

Jadi, kata Didik, pandangan masyarakat itu hanya sebatas lebih dekat mana para Capres dengan Jokowi. Oleh karena itu, dengan munculnya koalisi ini kemudian bisa jadi muncul koalisi atau poros lain lagi, maka tinggal publik menilai visi misi mereka segera dikeluarkan.

"Ada visi misi mereka ke depannya biar kita lebih mudah untuk menilai mana yang lebih cocok dengan kita atau manakah yang meneruskan program program pemerintah atas dasar melalui kedekatan atau identifikasi dengan pemerintah," jelasnya lagi.

Menurutnya, jika terjadi deklarasi tersebut nantinya, maka akan disusul munculnya Cawapres dari Ganjar dan Cawapres dari Prabowo. Karena ketika sudah deklarasi Capres dan Cawapres otomatis kampanyenya akan semakin konkrit dan tidak abstrak.

"Sementara yang belum punya Cawapres itu kan kampanyenya masih abstrak, itu pun mesin partai bergerak juga tidak mungkin terlalu leluasa. Misalnya Ganjar, ketika PDIP mengusung Ganjar tapi Cawapresnya belum ada, kader-kader PDIP yang berkampanye kan tidak mungkin dia mencetak atribut kampanye itu 2 kali," ungkapnya.

Contoh, sebutnya, buat baju kaos yang sekarang ada gambar Ganjar, karena belum ada Cawapresnya, nanti ketika Cawapres dideklarasikan buat kaos dengan gambar Cawapres pula.

"Tetapi kalau sudah jelas deklarasi capres dan cawapres, mereka lebih konkrit untuk berkampanye," pungkasnya.