Sabtu, 26 September 2026
Beranda / Pemerintahan / BPKS, Bappenas dan ADB Matangkan Proyek Pariwisata Berkelanjutan Sabang

BPKS, Bappenas dan ADB Matangkan Proyek Pariwisata Berkelanjutan Sabang

Jum`at, 25 September 2026 21:30 WIB

Font: Ukuran: - +

BPKS bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Asian Development Bank (ADB) laksanakan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Sabang, Jumat (25/9/2026 bahas pariwisata berkelanjutan. 


DIALEKSIS.COM | Sabang - Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Asian Development Bank (ADB) mulai mematangkan rencana Sabang Integrated Sustainable Tourism and Urban Development Project.

Pematangan proyek tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Sabang, Jumat (25/9/2026), dengan melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Sabang, serta mitra pembangunan.

Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen mengatakan proyek tersebut dirancang untuk mendorong pembangunan Sabang secara lebih terpadu dengan menyinergikan kewenangan BPKS, Pemerintah Kota Sabang, Pemerintah Aceh, pemerintah pusat, dan mitra pembangunan internasional.

Menurut Iskandar, proposal pengembangan Sabang mengusung dua tema utama, yakni Integrated Sustainable Tourism dan Marine Industry.

Konsep tersebut diarahkan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan sekaligus memaksimalkan posisi strategis Sabang yang berada di pintu masuk Selat Malaka dan kawasan Samudra Hindia.

“Pembangunan Sabang akan jauh lebih efektif apabila seluruh kewenangan dapat berjalan secara terpadu, saling melengkapi, dan saling menguatkan,” ujar Iskandar.

Ia menjelaskan, sejumlah sektor menjadi perhatian dalam rancangan proyek tersebut, mulai dari konektivitas laut dan udara, kepelabuhanan, pariwisata, ekonomi kelautan, pengembangan kawasan perkotaan, lingkungan hidup, hingga pengelolaan sampah dan limbah.

Iskandar berharap keterlibatan Bappenas dan ADB dapat membantu menghasilkan rancangan pembangunan yang tidak hanya kuat dari aspek pembiayaan, tetapi juga memiliki perencanaan dan tahapan pelaksanaan yang jelas.

FGD tersebut turut dihadiri Wali Kota Sabang Zulkifli H Adam, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Bappenas Dr. rer. nat. Jayadi, S.Si., M.S.E., M.A., perwakilan ADB Nicolas Pitet, serta sejumlah kepala perangkat daerah dan perwakilan kementerian.

Wali Kota Sabang Zulkifli H Adam menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Sabang mendukung rencana pengembangan kawasan tersebut, termasuk mempermudah berbagai urusan perizinan sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Menurutnya, Sabang memiliki potensi ekonomi dan pariwisata yang besar, terutama karena letak geografisnya yang strategis pada jalur pelayaran internasional.

Sementara itu, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Bappenas Jayadi mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah bahan awal terkait proyek yang sedang diusulkan.

Namun, menurut dia, penentuan komponen pembangunan tetap membutuhkan masukan konkret dari pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan di Aceh.

“Kami harapkan bisa menyampaikan apa pun untuk masukan bagi kami, termasuk hal-hal yang realistis dan fundamental sehingga dapat kami siapkan,” kata Jayadi.

Masukan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan prioritas, ruang lingkup, dan komponen proyek yang akan disiapkan lebih lanjut.

Perwakilan ADB Nicolas Pitet mengatakan kehadiran tim ADB di Sabang juga bertujuan melihat langsung potensi kawasan yang memungkinkan untuk dikembangkan.

Menurutnya, ADB memiliki perhatian terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan karena sektor tersebut memiliki kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Karena itu, ADB akan mendalami berbagai masukan dan peluang yang muncul dalam pembahasan bersama pemerintah pusat dan daerah sebelum rancangan proyek memasuki tahapan selanjutnya.

Melalui forum tersebut, BPKS berharap mendapatkan masukan teknis dari Bappenas dan ADB guna mematangkan ruang lingkup kegiatan, struktur pembiayaan, mekanisme pelaksanaan, serta tahapan tindak lanjut proyek.

Iskandar menekankan dukungan mitra pembangunan diharapkan tidak berhenti pada aspek pendanaan. BPKS juga membutuhkan pendampingan dalam perencanaan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta asistensi teknis.

“Dengan kolaborasi yang kuat dan perencanaan terintegrasi, potensi Sabang dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan konkret yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Iskandar. [red]

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI