Wakil Gubernur Aceh Fadlullah SE bersama H. Iskandar Zulkarnaen, Ph.D beserta jajarannya melakukan pertemuan dengan Komisi VI DPR RI masa persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, Rabu (17/9/2025), di Landmark BSI Aceh Green Building. Foto: BPKS
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), H. Iskandar Zulkarnaen, Ph.D, menegaskan komitmen lembaganya untuk memperkuat pengembangan kawasan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis syariah dan energi berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan saat menyambut kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI masa persidangan I Tahun Sidang 2025“2026, Rabu (17/9/2025), di Landmark BSI Aceh Green Building.
Iskandar hadir bersama Wakil Kepala BPKS, Deputi Pengawasan BPKS, dan Kepala Biro Perencanaan serta Sistem Informasi BPKS. Acara itu turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah SE, serta sejumlah mitra kerja Komisi VI.
“Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan keadaan terkini di Kawasan Sabang serta rencana strategis BPKS lima tahun ke depan. Fokus kami tidak hanya pada peningkatan daya tarik investasi, tetapi juga memperkuat ketahanan energi listrik dan mengembangkan ekosistem ekonomi syariah di kawasan,” ujar Iskandar.
Menurut Iskandar, arah pembangunan Sabang dalam lima tahun mendatang akan dititikberatkan pada tiga agenda utama. Pertama, peningkatan infrastruktur energi yang andal demi menjamin suplai listrik untuk kebutuhan industri dan masyarakat. Kedua, integrasi ekonomi syariah yang menjadikan Sabang sebagai laboratorium penerapan keuangan syariah di kawasan barat Indonesia. Ketiga, penguatan konektivitas dan logistik internasional guna menjadikan Sabang sebagai hub perdagangan dan pariwisata berkelas global.
“Sabang memiliki posisi strategis di jalur pelayaran internasional. Potensi itu harus ditransformasi menjadi peluang ekonomi riil dengan dukungan regulasi, infrastruktur, dan kerja sama lintas sektor. Oleh karena itu, kami berharap Komisi VI DPR RI dapat memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk regulasi maupun anggaran,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, BPKS juga memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi, mulai dari keterbatasan infrastruktur dasar, kebutuhan peningkatan kapasitas SDM, hingga pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
“BPKS tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan pemerintah pusat, khususnya melalui Komisi VI, akan menjadi penentu agar Kawasan Sabang bisa bangkit sebagai motor ekonomi Aceh yang terhubung dengan pasar global,” jelas Iskandar.
Ia menambahkan, pengembangan Sabang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap pembangunan di Sabang memberi manfaat nyata bagi masyarakat Aceh, khususnya generasi muda yang harus menjadi aktor utama dalam pembangunan kawasan,” tutupnya.
.jpg)
Sebelumnya
